Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPK Akan Periksa Direktur Keuangan PT MIT Sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Dirkeu PT MIT akan diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Eks Sekretaris MA Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Direktur PT MIT Hiendra Soejonto.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 06 Juli 2020  |  12:41 WIB
Mantan Sekjen MA Nurhadi saat berada di Gedung KPK - Antara
Mantan Sekjen MA Nurhadi saat berada di Gedung KPK - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Keuangan/CFO PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Handoko Wijoyo dan seorang petugas keamanan bernama Tejo Waluyo.

Keduanya rencananya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menjerat Eks Sekretaris MA Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Direktur PT MIT Hiendra Soejonto.

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NHD (Nurhadi)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (6/7/2020).

Selain itu, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Mohamad Abror yang berprofesi sebagai notaris. Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto (HS).

"Saksi Mohamad Abror diperiksa untuk tersangka HS," kata Ali.

Adapun, Nurhadi dan Rezky bersama Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO) pada 16 Desember 2019 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011 - 2016.

Ketiganya kemudian dimasukkan dalam status DPO sejak Februari 2020. Untuk tersangka Hiendra saat ini masih menjadi buronan.

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait dengan pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Adapun, penerimaan suap tersebut terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT KBN (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar dan gratifikasi terkait dengan perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi Nurhadi
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

BisnisRegional

To top