Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pembatasan mobilitas atau lockdown akibat Covid-19 oleh 216 negara membuat pekerja migran Indonesia terdampak serius dan membutuhkan dukungan.
Jadwal pemulangan yang terganjal jadwal penerbangan, hingga kehabisan ongkos hidup di negeri orang menjadi masalah nyata yang menyandara.
April, Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia mengungkapkan sudah hampir 3 bulan tidak bekerja tanpa penghasilan. Meski begitu, dia tetap harus membayar uang sewa tempat tingal dan membeli kebutuhan sehari-hari.
"Selama saya tidak kerja, saya memanfaatkan uang simpanan yang ada. Jangankan kerja, keluar rumah juga was-was. Setiap jalan diblok dan dijaga polisi dan tentara," katanya dalam diskusi Kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap Covid-19 yang diselenggarakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan HAM (P3KHAM) Universitas Sebelas Maret (UNS), Sabtu (5/7/2020).
Hal sedana disampaikan, Voni di Roterdam, Belanda. Dalam video testimoni melalui web seminar (webinar) itu, ia mengungkapkan 70 persen penghasilannya hilang akibat penutupan ekonomi sebagai pencegahan meluasnya pandemi. Padahal dia masih harus mengirim dana ke orang tuanya di Indonesia. "Biaya hidup di sini kan cukup mahal," ungkapnya.
Saat ini, 97 persen WNI yang berada di luar negeri berstatus PMI. Alhasil, kelompok paling rentan yang terdampak di antaranya pekerja harian lepas serta pelajar dan mahasiswa tidak dapat beraktivitas.
Baca Juga
Kesulitan para PMI di luar negeri semasa pandemi semakin pahit ketika mereka diberhentikan oleh pemberi kerja. Jasa bersih-bersih atau cleaning service tidak lagi dipakai karena majikannya berada di rumah dan bisa membersihkan rumah sendiri.
Bahkan, beberapa dari PMI tidak lagi dipekerjakan lantaran dianggap orang asing yang datang membawa virus.
Budi Hidayat, Atase KBRI Kuala Lumpur mengatakan movement control order (MCO) di Malaysia yang diberlakukan sejak 18 Maret 2020 membuat hampir seluruh aktivitas ekonomi berhenti beroperasi.
Seperti diketahui, Malaysia menjadi sumber mata pencaharian 705.154 PMI Indonesia. Jumlah ini merupakan data per April 2020. Sebagian besar pekerja ini menjadi buruh di ladang-ladang dan perkebunan.
Koordinator Pelayanan Warga BRI Riyadh R.A Arief mengatakan telah ada 3.500 pemohon bantuan langsung tunai per 1 Juli 2020. Realisasi bantuan telah dilakukan pada 2.216 PMI ditambah 492 mahasiswa.
Juga telah dilakukan empat kali repatriasi mandiri 180 WNI di tengah lockdown. Dalam antrean terdapat 497 orang WNI yang minta dipulangkan karena di-PHK, tetapi sulit karena penerbangan yang terbatas dan biaya tiket yang tidak ditanggung pemberi kerja.
"Tidak ada penerbangan reguler yang menyediakan tiket normal. Yang ada penerbangan khusus dengan harga SR2.800-SR4.000," katanya.
Lonjakan Kepulangan
Data Kementerian Luar Negeri sendiri menunjukkan terjadi lonjakan kepulangan buruh migran ke Tanah Air. Hingga 4 bulan pertama 2020, tercatat 146.471 WNI telah masuk kembali. Jumlah ini naik lima kali lipat dibanding tahun lalu sebanyak 28.000 WNI.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan data yang tercatat hanya ada 2,9 juta PMI yang terdaftar. Namun, Bank Dunia mencatat ada 9 juta PMI.
"Perwakilan kesulitan memberikan bantuan karena memang tidak ada datanya di mereka," tuturnya.
Dia mengakui adanya keterbatasan SDM dan anggaran. Untuk itu, Kemenlu menetapkan skala prioritas, yakni kelompok paling rentan seperti undocumented migrant atau pekerja lepas.
"Perlindungan WNI di luar negeri selalu menjadi prioritas pemerintah. Kita perlu memahami magnitude Covid-19 ini unprecendeted [belum terjadi sebelumnya]. Bukan beralasan, tetapi pentingnya mengelola ekspektasi," tuturnya.
Sekjen Indonesia Migrant Workers Union (IMWU) Belanda Ratna Saptari mengatakan masalah utama PMI adalah kebanyakan undocumented yang menjadi korban agen penyalur yang eksploitatif.
Mereka menawarkan jasa pengiriman dan penempatan dengan biaya puluhan juta dengan janji gaji mencapai 1.000-1.500 euro.
Dengan demikian akses terhadap jaminan hukum dan sosial sangat kecil. Persoalan utama yang utama dirasakan adalah kecurigaan pemberi kerja bahwa PMI akan membawa virus.
"Penghasilan yang berkurang berarti kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi, sementara bantuan sembako sulit diperoleh dari organisasi atau lembaga Indonesia di Belanda," tuturnya.
Masih Terpusat di Asia Tenggara
Sejatinya Ratna masih bersyukur masih ada lembaga seperti gereja yang memberikan bantuan tanpa birokrasi yang berbelit.
Namun, bantuan dari Kementerian Luar Negeri kebanyakan ke Asia Tenggara. Sementara bagi WNI di Belanda untuk mengakses bantuan, harus melalui prosedur yang baku dengan menunjukkan surat resmi dan rincian kebutuhan bantuan yang jelas.
Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri telah mendistribusikan 522.846 paket sembako kepada WNI di luar negeri. Sekitar 86,32 persen disalurkan ke WNI di Malaysia.
Sementara sisanya ke Asia dan Pasifik (1,79 persen), Eropa (1 persen), Amerika (2,56 persen), Afrika (0,05 perpsen), dan Timur Tengah (8,26).
Lantaran PMI di Belanda dianggap sedikit, ketersediaan penampungan bagi PMI yang harus keluar dari rumah sewanya akibat tidak bisa membayar, juga menjadi permasalahan baru.
"Banyak di antara PMI datang ke sini dengan utang yang besar sehingga pemulangan tidak menyelesaikan persoalan mereka," ungkap Ratna.
Menanggapi hal ini, Wakil Dubes RI untuk Belanda Fikry Cassidy mengatakan perlu adanya aspek akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam penyaluran bantuan. Bantuan sembako juga sudah disiapkan, tetapi dia mengaku belum ada permintaan yang masuk ke perwakilan.
"Kami ingin bertemu langsung dengan koordinator wilayah. Pemesanan [bantuan] juga memerlukan waktu karena sempat ada panic buying," katanya.
Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care mengatakan respons pemerintah selalu menjadi kalimat klasik bahwa Covid-19 bukan hanya masalah satu negara, tetapi juga dengan negara lain.
Hal ini juga terlihat dalam konteks Asean. Tidak ada pembicaraan khusus yang membahas kerentanan pekerja migran di dalam Asean Special Summit pada April 2020.
Forum multilateral lain juga masih lebih banyak membahas masalah tata kelola medis dan pertukaran informasi.
"Padahal di Asean ada jutaan pekerja migran, bukan hanya dari Indonesia. Tidak ada perbincangan serius sampai level head state statement Asean,” katanya.
Dia juga mengkritisi tidak ada pendekatan yang agresif kepada pemerintah Malaysia yang dinilainya berlebihan dalam pengamanan dan masih melakukan penangkapan terhadap WNI undocumented di masa Covid-19.
"Hal-hal extraordinary yang dilakukan adalah mendesak Malaysia melakukan relaksasi keimigrasian, menghentikan pendekatan keamanan dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan," tegasnya.
Peneliti P3KHAM UNS Erna Dyah Kusumawati mengatakan negara memiliki kewajiban melindungi PMI di luar negeri meliputi pemberian jaminan sosial, fasilitas repatriasi, dan jaminan pekerjaan selanjutnya.
Dia menilai Indonesia sudah cukup kreatif dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, seperti jaringan pengaman sosial melalui sistem teknologi digital untuk melqkukan perlindungan.
Namun, masih banyaknya undocumented migrant yang akhirnya menambah pekerjaan rumah pemerintah, terutama untuk memberikan akses bantuan.
"Negara host harus lebih proaktif dan kreatif dalam identifikasi. Tanpa dokumen, akan memberikan tantangan dalam pengiriman bantuan," ujarnya.
Untuk itu, perlu adanya kerja sama kontinyu dengan pemerintah negara tujuan, serikat pekerja dan lembaga non profit yang menangani migrant Kalaupun dipulangkan, PMI perlu diberikan akses kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan selanjutnya ataupun pemberian modal.
Terkait seluruh masalah yang dialami oleh PMI, Judha dari Kementerian Luar Negeri justru berharap ada kesadaran dari PMI untuk melaporkan. Salah satu kendala yang dihadapi perwakilan RI sebagai garda terdepan malah berasal dari mental barrier yang dialami PMI.
"Calo dan sponsornya adalah lingkaran terdekat mereka. Ada yang jadi tetangga, bahkan keluarga sendiri. Namun, kalau tidak berani memotong lingkaran setan ini, kami sulit bergerak," tuturnya.
Dia juga mendorong peran para komunitas Indonesia yang berada di luar negeri untuk mau bahu-membahu menolong sesama WNI.
