Bisnis.com, SEOUL - Kelanjutan perundingan antara Korea Utara dan Amerika Serikat sedang terancam.
Korea Utara menyatakan tidak merasa perlu melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat.
Menjelang kedatangan utusan khusus AS ke Korea Selatan, diplomat senior Korea Utara menyatakan penolakan jika negerinya hanya akan dijadikan "alat politik" Washington.
Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui mengatakan negosiasi tidak akan berhasil antara Washington dan Pyongyang. Dia menyebutkan tidak akan ada perubahan dalam kebijakan Korea Utara.
"Kami tidak merasa perlu untuk bertatap muka dengan AS, karena AS menganggap dialog dengan DPRK tidak lebih dari alat untuk menghadapi krisis politiknya," kata Choe dalam pernyataan yang dilaporkan kantor berita KCNA, Sabtu (4/7/2020).
DPRK adalah singkatan dari Republik Rakyat Demokratik Korea, nama resmi Korea Utara.
Baca Juga
Wakil Menteri Luar Negeri AS Stephen Biegun dijadwalkan mengunjungi Korea Selatan minggu depan untuk membahas perundingan yang macet dengan Korea Utara.
Sebelumnya, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un perlu bertemu lagi sebelum pemilu AS pada November mendatang.
Pertemuan tersebut diharapkan membantu melanjutkan kembali perundingan nuklir yang macet antara AS dan Korea Utara.
Mantan penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton, mengatakan kepada wartawan di New York, Kamis (2/7) bahwa presiden mungkin melakukan pertemuan dengan Jong-un sebagai "Kejutan Oktober" menjelang pemilihan.
Trump dan Kim Jong-un bertemu untuk pertama kalinya pada 2018 di Singapura.
Mereka bertemu lagi di Vietnam pada 2019, tetapi pembicaraan itu berantakan ketika Trump mengatakan Jong-un tidak menawarkan cukup senjata nuklir atau rudal balistik sebagai imbalan atas pencabutan sanksi internasional.
Selama pertemuan ketiga mereka, pada Juni 2019 di zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea, Trump dan Jong-un sepakat memulai kembali perundingan. Namun, pembicaraan tingkat kerja antara kedua pihak di Swedia pada Oktober terputus.
