Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menggalang dukungan anggota parlemen dunia untuk menentang aneksasi Israel atas wilayah Palestina.
Tindakan Israel itu dinilai telah melanggar hak azasi manusia dan pendirian negara Palestina yang berdaulat penuh nantinya.
Ketua BKSAP Fadli Zon mengatakan dukungan dari perwakilan masyarakat internasional merupakan bentuk dukungan politik untuk terwujudnya eksistensi Negara Palestina.
Penggalangan dukungan untuk Palestina juga menandai peringatan Hari Parlemen Internasioanl pada 30 Juni kemarin.
“BKSAP DPR menginisiasi dukungan dari anggota parlemen dari seluruh dunia yang menyepakati pernyataan bersama (joint statement) untuk menentang dan menolak keras aneksasi terbaru Israel atas wilayah Palestina,” ujar Fadli Zon.
Hal itu disampaikan Fadli Zon dalam sebuah diskusi bersama Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Febrian A. Ruddyard serta sejumlah anggota DPR di Gedung DPR, Rabu (1/7/2020).
Baca Juga
Menurut Fadli aneksasi oleh Israel yang telah berlangsung sejak lama semakin mengurangi luas wilayah Palestina.
Bahkan, lanjut Fadli, berdasarkan proposal jalan damai yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, wilayah Palestina hanya akan tersisa 15 persen dari luas wilayah sebelum dijajah Israel.
Fadli Zon menambahkan saat ini joint statement tersebut telah mendapat dukungan Iebih dari 200 anggota parlemen pelbagai negara.
Parlemen yang telah mendukung antara lain Turki, Yordania, Amerika Serikat, Maladewa, Kuwait, Qatar, Aljazair, Maroko, Ghana, Brazil, Tunisia, Finlandia, Mauritania, Austria, Polandia, dan Belgia.
Selain itu juga ada Tajikistan, Inggris, Libya, ltalia, Afrika Selatan, dan dukungan terus bergulir.
Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun mengatakan aneksasi yang dilakukan Israel bukan hal baru.
Menurut Zuhair Israel sudah melakukan aneksasi sejak puluhan tahun lalu tanpa mengindahkan aturan Perserikatan Bangsa Bangsa.
Zuhair mengatakan sejak lama Palestina ingin hidup berdampingan dengan Israel secara damai. Akan tetapi Israel selalu menghalangi hak kemerdekaan bagi warga Palestina yang ditandai dengan beberapa kali aneksasi.
Lembaga-lembaga dunia termasuk PBB tidak bisa dipercaya dan terkesan membiarkan penjajahan Israel atas tanah Palestina, kata Zuhair.
Zuhair juga tidak percaya dengan gagasan Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netayahu pada 28 Januari 2020 yang meluncurkan proposal Deal of the Century. Proposal tersebut, kata Zuhair, tidak melibatkan perwakilan Palestina.
“Proposal tersebut sangat merugikan pihak Palestina,” tambah Zuhair.
Di antara poin-poin proposal itu adalah Israel sebagai negara Yahudi dan negara itu akan menganeksasi semua pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Yudea dan Samaria.
Poin lainnya adalah Yerusalem menjadi undivided capital of Israel dan situs keagamaan di Yerusalem akan berada di bawah kendali Israel.
