Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet Israel melakukan pertemuan untuk menyelesaikan rencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat di tengah meningkatnya penolakan masyarakat internasional dan menyerukan sanksi yang akan dikenakan jika rencana tersebut dilaksanakan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan "menerapkan kedaulatan" hingga 30 persen dari Tepi Barat yang meliputi permukiman Israel dan tanah pertanian kaya Lembah Jordan mulai 1 Juli.
Pada Jumat (26/6/2020), dua roket ditembakkan dari Gaza ke Israel sehari setelah kelompok Palestina Hamas memperingatkan bahwa aneksasi berarti "deklarasi perang".
Sebagai balasan, jet angkatan udara Israel menyerang dua fasilitas militer di Jalur Gaza selatan, menurut laporan pihak militer seperti dikutip TheGuardian.com, Senin (29/6/2020).
Kepala Mossad, dinas rahasia Israel, mengunjungi Amman minggu lalu untuk membahas rencana aneksasi dengan Raja Abdullah dari Yordania, namun raja itu memperingatkan "konflik besar" dengan Israel jika langkah itu dilanjutkan.
Meskipun Netanyahu berjanji akan memberikan perintah untuk mencaplok wialayah itu pada hari Rabu (25/6/2020), dia mungkin terpaksa menunda proposal itu setelah tiga hari musyawarah di Gedung Putih mulai pekan lalu berakhir tanpa dukungan.
Baca Juga
Netanyahu mengandalkan dukungan pemerintahan Trump setelah meluncurkan "visinya perdamaian" enam bulan lalu yang mengatakan permukiman Yahudi di Tepi Barat yang kini dianggap ilegal menurut hukum internasional, dan Lembah Yordan, akan dimasukkan ke Israel.
Kellyanne Conway, pembantu Presiden AS, mengatakan pada Kamis (26/6/2020) bahwa Donald Trump siap untuk membuat "pengumuman besar" tentang aneksasi yang direncanakan Israel, tetapi pejabat Gedung Putih kemudian mengatakan perundingan akan dilanjutkan.
Meskipun ada penolakan internasional yang substansial untuk aneksasi itu, dukungan Trump akan memperkuat basis dukungan penting di antara warga beragama Kristen evangelis di AS untuk pemenangan pemilihan presiden pada November mendatang.
Sementara itu, Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, mengatakan pasukan keamanan PA akan menyerahkan semua senjatanya ke militer Israel (IDF), jika Israel bergerak maju dengan rencana aneksasi Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Abbas mengatakan senjata akan dikirim pasukan keamanan PA ke Markas IDF di Yudea dan Samaria dekat Bet El, dan semua tanggung jawab untuk keamanan di wilayah tersebut akan diserahkan ke Israel.
Sebelumnya, Jewish Press melaporkan Mahmoud Abbas menolak panggilan telepon Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.
Pompeo kabarnya menelepon Abbas setelah perwakilan CIA gagal meyakinkan para pejabat Palestina di Ramallah untuk membuka dialog dengan Gedung Putih tentang rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump.
