Bisnis.com, JAKARTA - Pilkada serentak direncanakan berlangsung pada 9 Desember tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta KPK ikut aktif mengawasi jalannya Pilkada serentak tersebut.
Mahfud mengatakan Pilkada tidak mungkin lagi ditunda, meskipun masa pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Penundaan Pilkada, ujar Mahfud, dapat mengorbankan ekonomi lebih banyak. Sementara itu kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif.
“Pertama kita menghindari adanya kepala daerah yang di Plt-kan terus, karena Plt tidak memiliki kewenangan definitif," ujar Mahfud MD melalui keterangan resmi, Kamis (25/6/2020).
Itu sebabnya, lanjut Mahfud, pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020.
Baca Juga
Mahfud mengakui sebagian pihak khawatir langkah itu bakal memerlukan banyak anggaran sehingga meminta ditunda. Namun, kata Mahfud, jika ditunda maka yang dikorbankan secara ekonomi jauh lebih banyak.
Pemerintah bersama KPU, DPR dan Pemerintah Daerah telah berdialog untuk mencari solusi bersama.
“Kita bicara juga dengan KPK, bagaimana Pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi,” terang Mahfud..
Selain itu, Mahfud MD meminta semua pihak dapat memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.
Adanya masukan tersebut diharapkan Pilkada akan tetap memiliki kualitas, serta tidak ada celah untuk korupsi.
Mahfud mengingatkan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
“Jadi secara ilmiah nanti silakan beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas Pilkada di masa pandemi Covid-19 itu tidak turun," ujar Mahfud.
Mahfud juga mempersilakan jika ada masukan agar partisipasi publik meningkat.
"Bagaimana teknologinya, bagaimana caranya, dan lebih dari itu karena kita dalam suasana pandemik. Jangan hanya bahas dari segi korupsi, bicara kualitas, tapi juga harus menjaga kesehatan,” terang Mahfud.
