Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah sudah berhasil meminimalkan kebakaran hutan dan lahan, sehingga protes aktivis dan negara lain telah berkurang.
“Protes-protes dari aktivis lingkungan hidup maupun dari negara-negara lain dalam 4 - 5 tahun terakhir ini sudah tidak begitu gencar karena kita telah menyiapkan semua langkah. Baik untuk memitigasi, mencegah, menyelesaikan dan melakukan tindak lanjut,” kata Mahfud usai rapat terbatas degan Presiden Joko Widodo, Selasa (23/6/2020).
Dia menambahkan pemerintah tengah berupaya mengatasi karhutla beriringan dengan penanganan virus Corona. Adapun, puncak musim kemarau, khususnya di Sumatra dan Kalimantan, diperkirakan berlangsung pada Agustus - September.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaranya bahwa di tengah pandemi Covid-19, pemerintah juga memiliki pekerjaan besar untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Dia menitikberatkan kepada penggunaan teknologi serta koordinasi setiap instrumen lembaga.
Presiden mendapatkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikasi (BMKG) bahwa 17 persen wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau pada April. Kemudian sebanyak 38 persen memasuki kemarau pada Mei dan 27 persen memasuki awal kemarau pada Juni.
“Dan kemarau di bagian besar zona ini akan terjadi di bulan Agustus, kita masih punya persiapan satu bulan untuk mengingatkan ini,” kata Jokowi membuka rapat terbatas antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (23/6/2020).
Baca Juga
Presiden menjabarkan bahwa utamanya dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan adalah manajemen lapangan yang harus terkoordinasi dengan baik untuk memantau area-area rawan. Pemanfaatan teknologi sistem dashboard dalam hal ini akan sangat membantu untuk meningkatkan pengawasan.
“Saya sudah melihat langsung dashboard [di Riau] menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu, saya kira pengawasan akan lebih mudah,” kata Presiden.
Selain teknologi, Jokowi kembali mengingatkan bahwa infrastruktur pengawasan hingga ke tingkat paling bawah harus digunakan secara optimal. Seperti diketahui, setiap wilayah memiliki Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkantibmas), dan kepala desa.
Pemanfaatan seluruh infrastruktur pengawasan akan membuat penanggulangan dapat dilakukan sedini mungkin. Seperti yang telah berkali-kali dikatakan Presiden bahwa pemadaman api di hutan dan lahan harus dilakukan saat api masih kecil, bukan saat sudah membesar dan merepotkan.
Presiden juga meminta ketegasan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan.
“Kita tahu 99 persen kebakaran hutan karena ulah manusia baik sengaja atau kelalauian, oleh karena itu penegakan hukum harus tegas dan tanpa kompromi untuk masalah ini,” ujarnya.
Terakhir, Jokowi menyampaikan pesan untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Hal ini dapat dilakukan dengan penataan ekosistem gambut secara konsisten, seperti menjaga inti muka air tanah.
