Bisnis.com, JAKARTA – Masih ingat dengan ulah rezim Kim Jong-un meledakkan kantor penghubung antar-Korea pekan lalu? Aksi ini bisa jadi merupakan cara 'kuat' Korea Utara meminta bantuan untuk ekonominya yang telah tertekan sanksi internasional.
Penghancuran fasilitas senilai US$15 juta di kota perbatasan Korea Utara, Kaesong, ini adalah salah satu tindak provokasi terbesar yang pernah dilakukan rezim Kim Jong-un terhadap Korea Selatan selama bertahun-tahun.
Pemerintahan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah memperingatkan Kim Jong-un atas segala aksi provokasi yang ceroboh.
Tapi, ledakan itu belum menggagalkan rencana parlemen Korsel untuk menghidupkan kembali kerja sama antar-Korea ataupun upaya membujuk pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melonggarkan sikapnya terhadap Pyongyang.
Pascaledakan itu, Moon mengirim utusannya ke Washington untuk berbicara dengan para pejabat pemerintah AS tentang cara-cara menghadapi situasi saat ini di Semenanjung Korea.
Baik AS dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memang telah melancarkan sanksi yang bertujuan agar Korut menghentikan program senjata nuklirnya.
Baca Juga
Menurut Fitch Solutions, setiap pelonggaran pembatasan perdagangan akan menjadi pertanda baik bagi Korea Utara karena ekonominya berisiko terkontraksi 6 persen tahun ini. Angka tersebut akan menjadi kontraksi terburuk sejak 1997, ketika negara itu dilanda kelaparan parah.
Meningkatnya problem ekonomi menambah masalah yang dihadapi Kim setelah hampir tiga pekan absen dari acara-acara publik pada April, sehingga memicu spekulasi tentang kesehatannya dan masa depan Korut.
Sementara itu, perdagangan dengan China, mitra ekonomi terbesar Korea Utara, telah melambat di bawah sanksi tersebut karena Presiden Xi Jinping juga berusaha untuk menahan ambisi nuklir Kim.
Namun, aliran barang-barang terhenti setelah Pyongyang menyegel perbatasan negara awal tahun ini demi mencegah penyebaran Covid-19.
Pada Maret dan April, ekspor Korea Utara ke China anjlok lebih dari 90 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menurut Kantor Bea Cukai China.
"Konteks ekonomi yang lebih besar tentu menunjukkan bahwa Pyongyang semakin terpojok," tutur Direktur urusan akademik di Korea Economic Institute of America, Kyle Ferrier.
“Sanksi-sanksi jelas berdampak pada ekonomi Korea Utara sebelum Covid-19, tetapi penutupan perbatasan dengan China guna membendung penyebaran virus corona telah berdampak lebih banyak untuk menghambat ekonomi Korea Utara,” imbuhnya.
Kendati perkiraan kontraksi tersebut mungkin tidak tampak terlalu besar ketimbang ekonomi negara lain, Korea Utara adalah salah satu negara termiskin di planet ini yang kondisinya bisa memburuk.
Karena sanksi pula, perdagangan antara Korut dan Korsel telah melambat menjadi hanya US$3,5 juta hingga Mei tahun ini dari US$2,7 miliar pada 2015.
Bantuan kemanusiaan juga mengering di bawah kampanye sanksi tekanan maksimum yang dipimpin pemerintah AS. Korea Selatan telah mengirimkan bantuan bernilai sekitar US$3 miliar sejak 1995, tetapi hanya total $30 juta yang dialirkan antara 2017 dan 2019, menurut data terbaru pemerintah.
Setelah tiga pertemuan tingkat tinggi dengan Trump yang digelar sejak 2018 tidak menghasilkan pelonggaran sanksi, awal bulan ini Korea Utara menuduh AS telah melanggar janji.
“Upaya pemulihan hubungan selama beberapa tahun terakhir belum menghasilkan banyak dalam hal bantuan ekonomi untuk Korea Utara,” ungkap Analis Fitch, Anwita Basu.
“Mereka [Korut] telah memilih jalur permusuhan dengan harapan bahwa Korea Selatan akan tergertak untuk membantu mereka, tetapi seperti biasa, taktik semacam ini bisa menjadi bumerang,” tambahnya.
