Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebut alasan kelompok John Kei melakukan aksi kekerasan dan penganiayaan karena tidak terima pembagian hasil penjualan tanah yang tidak dibagi merata oleh Nus Kei.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Nana Sudjana mengemukakan bahwa John Kei dan Nus Kei juga kerap melakukan aksi saling teror dan ancam lewat pesan singkat Whatsapp terkait pembagian hasil jualan tanah dalam beberapa hari terakhir.
Kemudian, kata Nana, John Kei langsung mengirim anak buahnya untuk menganiaya Nus Kei maupun anggotanya di wilayah Duri Kosambi Jakarta Barat pada hari Minggu (21/6/2020), sekitar pukul 11.30 WIB, satu dari dua anak buah Nus Kei yang menjadi korban, tewas dengan luka bacok di sekujur badan dan satu lagi empat jarinya terputus, namun masih hidup.
Aksi kekerasan dan penganiayaan, kata Nana juga berlanjut ke kediaman Nus Kei yang berlokasi di Cluster Australia Green Lake City, Cipondoh Kota Tangerang pada pukul 12.30 WIB.
"Jadi ini terkait adanya ketidakpuasan pembagian uang hasil penjualan tanah. Tetapi karena tidak ada penyelesaian, mereka akhirnya lalu saling ancam melalui pesan singkat," tuturnya, Senin (22/6/2020).
Gagal menemui sosok Nus Kei di kediamannya, akhirnya, kata Nana, kelompok tersebut langsung merusak dua mobil milik Nus Kei yang terparkir di kediamannya dan satu mobil tetangganya, serta beberapa kaca di rumah Nus Kei ikut hancur.
"Dari aksi kelompok ini di Cluster Australia, dua orang menjadi korban yaitu satu orang security cluster tersebut dan satu pengemudi ojek online yang tertembak di bagian jempol kaki kanannya," katanya.
Nana menjelaskan bahwa total sudah 30 orang yang diamankan dari kelompok John Kei terkait aksi tersebut. Sampai saat ini, menurutnya, tim penyidik masih mendalami peran para tersangka.
"Mereka sudah bermufakat jahat dan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana," ujarnya.
Puluhan tersangka itu dijerat dengan Pasal 88 terkait pemufakatan jahat, Pasal 340 tentang Pembunuhan, Pasal 351 tentang Penganiayaan, Pasal 170 tentang Pengrusakan, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
