Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Inggris memberi sanksi kepada dua pejabat Israel, yakni Mantan Menteri Keamanan Itamar Ben-Gvir dan Mantan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, karena menghasut kekerasan terhadap komunitas Palestina.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menjelaskan bahwa kedua orang tersebu telah menghasut kekerasan ekstremis dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia Palestina. Lammy menyampiakan pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia.
"Tindakan ini tidak dapat diterima. Inilah sebabnya kami mengambil tindakan sekarang—untuk meminta pertanggungjawaban mereka," ujar Lammy, dilansir dari Bloomberg pada Selasa (10/6/2025).
Sanksi tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pemerintah Inggris tentang tindakan militer Israel di Gaza dan sulitnya penyaluran bantuan vital kepada warga Palestina, di Gaza maupun di wilayah pendudukan Israel lainnya.
Kedua orang tersebut akan dikenakan pembekuan aset dan larangan bepergian. Smotrich dan Ben-Gvir bereaksi dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan terhalang.
Pada tahun lalu, Smotrich menyatakan bahwa mungkin "dibenarkan dan bermoral" untuk membuat warga Gaza kelaparan, sementara Ben Gvir sebelumnya memuji para pemukim yang melakukan kekerasan, diduga membunuh seorang remaja di Tepi Barat, dengan menyebut para pelaku sebagai pahlawan.
Baca Juga
Kedua orang tu mengatakan bahwa mereka tidak takut dihukum oleh Inggris, yang telah memperingatkan Israel sejak Oktober 2024 bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada kedua pria tersebut.
Smotrich, yang berada di peresmian permukiman Yahudi baru di Tepi Barat ketika laporan sanksi muncul, mengatakan dalam sebuah cuitan di media sosial X bahwa "tidak ada waktu yang lebih baik."
"Saya akan menanggapi dengan kata-kata daripada dengan tindakan. Inggris telah mencoba mencegah kami menetap di tanah air kami, kami tidak akan membiarkannya melakukannya lagi," kata Smotrich.
Ben Gvir mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia akan terus bekerja untuk Israel dan rakyatnya serta memastikan bahwa bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza tidak berakhir di tangan Hamas—alasan yang kerap dilontarkan Israel saat memblokade bantuan internasional untuk warga Palestina.