Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan penegakan hukum di Indonesia.
Menko Mahfud MD melakukan rapat dengan tiga sejumlah pejabat utama lainnya yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Perekonomian, Menko PMK, Kejaksaan Agung, Kapolri dan Ketua KPK.
“Kami berkoordinasi untuk meneguhkan komitmen lagi untuk melangkah masing-masing lembaga sesuai dengan fungsinya baik di dalam pembangunan hukum,” katanya melalui keterangan video, Senin (22/6/2020).
Dia menjelaskan bahwa pembangunan hukum terbagi dua yaitu dalam sinkronisasi dan penataan antaraturan serta penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus hukum yang ada.
Pemerintah juga mendorong penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk mempercepat proses peradilan dan tidak menggantung satu perkara terlalu lama.
“Mendorong proses peradilan bekerja cepat tidak menggantung masalah terlalu lama karena menyangkut hak asasi orang. Kalau memang salah segera diajukan ke pengadilan karena begitulah ketentuan hukum,” ujarnya.
“Tentu saja masalah yang sudah menjadi kasus itu supaya bisa dipelajari dan diselesaikan posisi hukumnya seperti apa kasus ini tidak selalu menjadi masalah menjadi isu ketika ada momen, momen politik tertentu [baru] muncul,” ujarnya.
