Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mahfud MD: Pemerintah Komitmen Lakukan Pembangunan Hukum

Pembangunan hukum terbagi dua yaitu sinkronisasi dan penataan antaraturan serta penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus hukum yang ada.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 22 Juni 2020  |  23:51 WIB
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD memberi sambutan pada pembukaan Kongres ke-XXXII HMI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (1/3/2020). Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD berharap kepada Kongres ke XXXII HMI dengan agenda pemilihan Ketua Umum PB HMI harus bersatu demi terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur. ANTARA FOTO - Jojon
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD memberi sambutan pada pembukaan Kongres ke-XXXII HMI di Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (1/3/2020). Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD berharap kepada Kongres ke XXXII HMI dengan agenda pemilihan Ketua Umum PB HMI harus bersatu demi terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur. ANTARA FOTO - Jojon

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan penegakan hukum di Indonesia.

Menko Mahfud MD melakukan rapat dengan tiga sejumlah pejabat utama lainnya yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi, Menko Perekonomian, Menko PMK, Kejaksaan Agung, Kapolri dan Ketua KPK.

“Kami berkoordinasi untuk meneguhkan komitmen lagi untuk melangkah masing-masing lembaga sesuai dengan fungsinya baik di dalam pembangunan hukum,” katanya melalui keterangan video, Senin (22/6/2020).

Dia menjelaskan bahwa pembangunan hukum terbagi dua yaitu dalam sinkronisasi dan penataan antaraturan serta penegakan hukum dengan menyelesaikan kasus hukum yang ada.

Pemerintah juga mendorong penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk mempercepat proses peradilan dan tidak menggantung satu perkara terlalu lama.

“Mendorong proses peradilan bekerja cepat tidak menggantung masalah terlalu lama karena menyangkut hak asasi orang. Kalau memang salah segera diajukan ke pengadilan karena begitulah ketentuan hukum,” ujarnya.

“Tentu saja masalah yang sudah menjadi kasus itu supaya bisa dipelajari dan diselesaikan posisi hukumnya seperti apa kasus ini tidak selalu menjadi masalah menjadi isu ketika ada momen, momen politik tertentu [baru] muncul,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK mahfud md hukum Virus Corona
Editor : Novita Sari Simamora
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top