Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR Fadli Zon mendesak PBB, Organisasi Kerja Sama Islam, dan masyarakat internasional lainnya segera mengambil langkah yang diperlukan.
Hal itu penting guna menghindari dampak mengerikan dari rencana aneksasi sebagian wilayah Palestina oleh Israel.
Pernyataan itu disampaikan Fadli Zon menyusul memanasnya kembali konflik Palestina-Israel pascakesepakatan koalisi PM Benyamin Netanyahu dan Jenderal Benny Gantz.
Israel berencana menganeksasi sebagian wilayah Palestina di Tepi Barat sehingga memicu kecaman dari Otoritas Palestina (PA) dan Hamas.
“Dampak mengerikan dari rencana aneksasi itu adalah meletusnya perang terbuka Palestina-Israel secara masif dan solusi dua negara hanya akan menjadi seperti ilusi selain mengancam stabilitas kawasan dan global saat dunia menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah hubungan internasional tersebut.
Fadli Zon mengatakan akar masalah konflik itu adalah karena Israel tak mau tunduk terhadap norma dan hukum internasional manapun.
Baca Juga
Israel di antaranya tidak tunduk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 yang menyerukan negeri itu menarik diri dari wilayah-wilayah yang diduduki dalam Perang Enam Hari tahun 1967.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu berharap agar hasil Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa OKI yang diselenggarakan secara daring baru-baru ini benar-benar menghasilkan langkah-langkah konkret untuk mencegah aneksasi Israel.
Memboikot Israel dan mengisolasinya dari pergaulan internasional bisa menjadi pilihan, kata Fadli Zon.
Langkah aneksasi ilegal tersebut, sambung Fadli, lantaran Israel meyakini tak akan ada sanksi apa pun atas langkahnya, termasuk dari Dewan Keamanan PBB.
Lebih dari tujuh dekade, kata Fadli Zon, Israel kerap melanggar norma dan hukum internasional.
“Mereka tak jera karena tak ada sanksi konkret apa pun. Apalagi sekarang dunia sibuk dengan pandemi Corona. Kita perlu dorong pihak Palestina menempuh langkah yang membuat Israel jera. Saya mendukung ancaman Otoritas Palestina yang akan menarik diri dari kesepakatan Oslo dan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina secara sepihak,” kata Fadli Zon.
Pada sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Periode 2014-2019 itu memuji inisiatif pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh, yang secara khusus mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo.
Hamas meminta Presiden Jokowi mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah aneksasi Tepi Barat oleh Israel.
“Presiden Jokowi harus merespons permintaan khusus tersebut. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia secara moralitas selayaknya terdepan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina,” ujar Fadli Zon.
