Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa pemerintahannya menganggap semua perjanjian yang ditandatangani dengan Israel dan Amerika Serikat (AS) batal dan tidak berlaku lagi setelah Israel menyatakan akan mencaplok bagian wilayah Tepi Barat yang diduduki, menurut laporan media setempat.
Kantor berita Palestina, Wafa melaporkan bahwa Abbas mengeluarkan pengumuman itu pada pertemuan darurat yang diadakan di Ramallah untuk membahas rencana Israel kemarin seperti dikutip Aljazeera.com, Rabu (20/5/2020).
"Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina dibebaskan, sampai hari ini, dari semua perjanjian dan pemahaman dengan pemerintah Amerika Serikat dan Israel serta semua kewajiban berdasarkan pada pemahaman dan perjanjian ini, termasuk urusan keamanan," ujar Abbas.
Menurutnya, otoritas pendudukan Israel, sampai hari ini, harus memikul semua tanggung jawab dan kewajiban di depan komunitas internasional sebagai kekuatan pendudukan atas wilayah negara Palestina yang diduduki.
Akan tetapi, Abbas tidak menjelaskan apa dampak keputusan tersebut dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya oleh pemerintah Palestina.
Pada Februari lalu, Abbas telah memperingatkan dia akan membatalkan seluruh perjanjian dengan AS dan Israel, setelah Presiden AS Donald Trump dan Gedung Putih membeberkan rencana peta jalan damai yang dinilai terlampau condong kepada Israel.
Baca Juga
"Kami meminta pemerintah AS bertanggung jawab penuh sebagai rekan utama kelompok pemerintah pendudukan, terhadap seluruh penindasan yang dialami penduduk Palestina," ujar Abbas.
Dia juga terus didesak oleh partai politik dan organisasi milisi Hamas untuk memutuskan perjanjian keamanan dengan Israel dan AS.
Bahkan, Hamas menuntut pembubaran Otoritas Palestina, karena dinilai tidak berdaya.
Jika hal itu terjadi, maka Israel harus bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan ratusan ribu penduduk Palestina di Tepi Barat.
Abbas juga membatalkan perjanjian dengan badan intelijen AS yang dilakukan untuk memerangi terorisme.
Israel menduduki Tepi Barat setelah menang dalam Perang Enam Hari pada 5 sampai 10 Juni 1967.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan akan menunaikan janji kampanye untuk mengambil alih Tepi Barat dan rencananya sangat didukung oleh AS.
