Bisnis.com, JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat terdampak Covid-19, juga efektif menggerakkan ekonomi rakyat, termasuk membuka peluang bagi korban PHK untuk meraih peluang kerja di tengah pandemi.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan bansos reguler seperti Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT), misalnya, berperan penting menggerakkan perekonomian rakyat.
“Karena bahan pangan yang dibeli, bisa didapat dari pemasok lokal. Mungkin berupa industri kecil atau mikro. Bila mendapatkan order dan bisnis mulai bergerak, bisa juga merangkul korban PHK,” kata Juliari dikutip dalam siaran resmi Senin (8/6/2020).
Dia mengimbau kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk segera membelanjakan bantuan yang sudah diterima. Pasalnya, hal tersebut bertujuan untuk mendorong pergerakan ekonomi.
Kementerian Sosial telah melakukan transformasi bansos pangan, dari Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) menjadi Program Sembako. Pada skema BPNT indeks bantuan sebesar Rp110.000/KPM/bulan dapat dibelanjakan beras dan atau telur. Pada Program Sembako indeks meningkat menjadi Rp150.000/KPM/bulan, dan komuditas yang dibelanjakan semakin beragam.
Selain itu, KPM bisa membelanjakan komoditas yang mengandung karbohidrat seperti jagung, singkong, ubi, sagu serta umbi-umbian, protein hewani , protein nabati, dan vitamin mineral. Pada masa pandemi, bansos berperan penting memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak.
“Komuditas di atas, saya kira mudah didapat di lokasi di mana KPM tinggal. Jadi, dari bansos bisa memberdayakan petani lokal dan industri kecil, yang pada gilirannya menghidupkan perekonomian secara lebih luas,” katanya.
Dengan pilihan pangan yang bervariasi, juga mengakomodasi jenis pangan khas daerah tertentu seperti sagu di Maluku. “Kita mengedepankan local wisdom. Jadi pemerintah daerah bisa memilih bahan pangan yang dihasilkan dan biasa dikonsumsi di daerah setempat,” jelasnya.
Kemudian untuk lebih mendorong perputaran ekonomi, pemerintah menambah manfaat dan kepesertaan bansos reguler. Program Sembako ditingkatkan indeksnya dari Rp150.000/KPM/bulan menjadi Rp200.000/KPM/bulan selama enam bulan ke depan, atau dari bulan Maret sampai Agustus 2020. Kepesertaan program ditambah, dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM.
Demikian pula dengan Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah juga meningkatkan kepesertaan dari 9,2 juta menjadi 10 juta KPM. Periode pencairan yang biasanya tiga bulan sekali, dimajukan menjadi setiap bulan. Kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi timbulnya perlambatan perekonomian Indonesia.
“Kebijakan ini merupakan respons pemerintah untuk menjaga konsumsi di lapisan terbawah agar tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi,” kata Mensos Juliari.
Dengan uang yang langsung masuk di e-wallet, KPM bisa langsung membelanjakannya sesuai dengan bahan pangan yang menjadi kebutuhannya.
Sama seperti bansos reguler, bansos nonreguler seperti Bansos Sembako Bantuan Presiden dan Bansos Tunai (BST), juga berperan penting menggerakkan roda perekonomian. Ketersediaan bahan makanan pada Bansos Sembako Banpres, tidak lepas dari keterlibatan pekerja selama proses produksi dilakukan.
“Kemudian untuk BST, ini dari bantuan uang tunai, KPM bisa membelanjakan ke warung terdekat atau industri kecil setempat. Dengan demikian, bisa menggerakkan perekonomian setempat, atau juga membuka peluang kerja bagi korban PHK,” kata Mensos.
