Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Inggris dan China Tegang, UU Keamanan dan Pemblokiran Huawei Jadi Pemicu

Inggris dan China mulai memanas setelah PM Inggris Boris Johnson mencoret Huawei dan mengkritik UU Keamanan Nasional Hong Kong.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 04 Juni 2020  |  12:21 WIB
Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson ketika memberikan keterangan di luar kantornya di 10 Downing Street di London, Inggris, Senin (27/4/2020). - Bloomberg/Simon Dawson
Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson ketika memberikan keterangan di luar kantornya di 10 Downing Street di London, Inggris, Senin (27/4/2020). - Bloomberg/Simon Dawson

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson telah mengkritik rencana China untuk menerapkan undang-undang keamanan di Hong Kong dan mencoret Huawei dari proyek jaringan seluler 5G.

Dua langkah tersebut memicu pertikaian antaran Inggris dan Beijing. Perwakilan China menyampaikan pesan yang jelas kepada Inggris untuk tidak mencampuri urusan beleid keamanan tersebut.

Kantor Komisaris Kementerian Luar Negeri China mengatakan, Inggris tidak memiliki kekuatan kedaulatan dan kekuasaan untuk mengatur atau mengawasi Hong Kong setelah kembali ke China pada pada 1997.

"Urusan Hong Kong tidak menimbulkan gangguan eksternal. berhenti mencampuri urusan dalam negeri China," kata Duta Besar China untuk Inggris Liu Xiaoming, dilansir Bloomberg, Kamis (4/6/2020).

Salah satu pembenaran untuk langkah Inggris terletak pada seruan pemerintahan Donald Trump yang mendorong sekutu secara global untuk mengadopsi sikap yang lebih skeptis terhadap China.

Selain itu, AS juga mengimbau sekutu untuk memblokir kemajuan teknologi termasuk kemampuan 5G yang ditawarkan oleh Huawei.

Sebelumnya, Johnson memberi perusahaan China itu lampu hijau pada Januaritahun ini untuk memasok bagian-bagian dari jaringan 5G di Inggris. Hal itu membuat marah pemerintahan Trump.

Namun, perdana menteri dan timnya telah menjadi jauh lebih skeptis terhadap China sejak pandemi virus Corona melanda Inggris.

Dalam menghadapi pertentangan yang semakin besar terhadap China di antara Partai Konservatif dan sekutu internasional Inggris, Johnson sekarang berusaha untuk membatasi peran Huawei.

Pemerintah mengadakan pembicaraan bulan lalu dengan perusahaan teknologi Jepang NEC Corp. sebagai bagian dari upaya untuk mendiversifikasi berbagai penyedia peralatan untuk jaringan 5G Inggris. Samsung Electronics Co Ltd juga dipandang sebagai opsi yang memungkinkan.

Peninjauan kembali Huawei oleh Inggris kemungkinan akan mempengaruhi keputusan tentang perannya di negara-negara seperti Kanada hingga Jerman, di mana sudah ada tanda-tanda meningkatnya resistensi terhadap perusahaan yang berbasis di Shenzhen itu.

Operator Kanada Bell dan Telus Inc. minggu ini memilih pembuat peralatan telekomunikasi Swedia Ericsson dan Nokia dari Finlandia untuk membangun jaringan 5G mereka, sementara di Jerman Telefonica Deutschland memilih Ericsson.

Sedangkan menteri luar negeri Uni Eropa menghindari ancaman sanksi dan sebaliknya menyatakan keprihatinan serius pada tindakan Beijing sehubungan dengan wilayah itu. Inggris yang tidak lagi ambil bagian dalam seruan itu, melangkah maju dengan respons yang konkret.

Johnson menawarkan tempat perlindungan bagi 3 juta penduduk Hong Kong jika China memberlakukan undang-undang keamanan. Hal itu meningkatkan ketegangan dengan Beijing.

"Kami akan menghormati kewajiban kami dan memberikan alternatif," katanya.

Ironisnya adalah Inggris secara efektif selangkah lebih maju daripada Uni Eropa dalam respons terhadap masalah itu. Hal itu seperti mengancam untuk memutuskan hubungan dengan blok itu tanpa kesepakatan perdagangan.

Jerman dan Prancis secara khusus menyusun rencana yang lebih kuat untuk menangkis China, dengan penyaringan investasi yang ketat, strategi industri yang lebih koheren dan lebih banyak persatuan dalam berurusan dengan Beijing.

Adapun, dua lembaga Inggris yang mendominasi sistem perbankan Hong Kong HSBC Holdings Plc dan Standard Chartererd Plc mendukung usulan baru hukum keamanan.

Sementara itu, rencana dialog Uni Eropa dan China gagal dilaksanakan karena pandemi virus Corona. Kanselir Angela Merkel dan Presiden Xi Jinping kemarin menunda KTT Uni Eropa-China yang direncanakan untuk September di Leipzig.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china inggris
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top