Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah AS tengah mempertimbangkan sejumlah sanksi terkait kebijakan China atas Hong Kong.
Dilansir Bloomberg, Rabu (27/5/2020), Departemen Keuangan (Depkeu) AS dikabarkan dapat membekukan transaksi dan aset-aset pejabat serta pebisnis China jika Pemerintah China menerapkan hukum keamanan nasional yang akan menekan kebebasan dan hak-hak warga Hong Kong. Kebijakan lain yang sedang digodok di antaranya pembatasan visa bagi pejabat Partai Komunis China.
Hal itu disampaikan oleh sumber-sumber Bloomberg yang tak disebutkan identitasnya. Mereka menyatakan pembahasan antar lembaga masih berlangsung dan belum ada keputusan yang diambil mengenai sanksi apa yang bakal diberikan.
Pihak Depkeu menolak berkomentar atas hal ini. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengakui pihaknya sedang mempersiapkan sesuatu dan akan menyampaikannya pada pekan ini.
"Ini adalah sesuatu yang akan Anda dengar dalam beberapa hari, sebelum akhir pekan ini. [Sesuatu] yang sangat tegas, saya pikir," ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Putih, Selasa (26/5) waktu setempat.
Hubungan antara AS dengan China sudah lebih dulu dirundung masalah sengketa dagang, yang belum mencapai kesepakatan meski sudah berlangsung sejak 2018, dan perlombaan pencarian vaksin virus corona.
Baca Juga
Departemen Luar Negeri (Deplu) AS direncanakan meresmikan otonomi Hong Kong di bawah UU HAM dan Demokrasi Hong Kong yang diundangkan Trump pada 2019. UU ini dapat memengaruhi pertimbangan Washington atas status mitra dagang AS khusus yang kini dipegang Hong Kong.
Pemerintahan Trump mendapat tekanan dari Kongres AS untuk merespons tegas rencana China yang ingin memperketat kontrol atas kota pelabuhan tersebut. Namun, langkah yang salah dapat makin membahayakan hubungan AS-China dan berpengaruh negatif terhadap Hong Kong.
Juru Bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany mengungkapkan sulit membayangkan Hong Kong sebagai sebuah hub finansial jika kontrol China makin ketat dan bahwa Trump tak senang dengan berbagai kebijakan Beijing.
Hong Kong menganut One Country, Two Systems, di mana beberapa UU mereka tetap mengacu ke Beijing walaupun warga kota itu tetap menikmati otonomi dan mendapatkan kebebasan yang lebih besar ketimbang warga China daratan.
Tensi yang makin tinggi antara AS dengan China dalam beberapa waktu terakhir juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Kamar Dagang AS. Mereka mengharapkan China mempertahankan sistem yang berlaku sekarang dan Trump diminta melanjutkan hubungan yang konstruktif antara AS dengan Hong Kong.
"Adalah sebuah kesalahan besar untuk membahayakan status khusus Hong Kong, yang fundamental terhadap perannya sebagai tujuan investasi yang menarik dan hub finansial dunia," papar Kamar Dagang AS.
