Bisnis.com, JAKARTA – Pemimpin Hong Kong mengungkapkan dukungan terhadap langkah China yang akan memberlakukan undang-undang keamanan nasional di wilayah tersebut di tengah aksi demonstrasi baru dan meningkatnya kekhawatiran internasional mengenai otonomi wilayah tersebut.
Dilansir Bloomberg, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menegaskan dalam briefing hadi Selasa (26/5/2020), bahwa penduduk setempat mendukung rancangan undang-undang tersebut dan menolak kritik dari pemerintah asing.
Dia menampik bahwa undang-undang keamanan baru akan melarang aksi demonstrasi jalanan atau tuntutan untuk penurunan dirinya. Lam juga berjanji berjanji bahwa kebebasan Hong Kong akan dilestarikan.
"Kami adalah masyarakat yang sangat bebas, jadi untuk saat ini, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatakan apa pun yang ingin mereka katakan," katanya kepada wartawan, seperti dikutip Bloomberg.
“Semangat dan nilai-nilai inti Hong Kong dalam hal aturan hukum, independensi peradilan, berbagai hak dan kebebasan yang dinikmati oleh orang-orang, akan terus dilestarikan,” lanjutnya.
Pernyataan Lam ini datang beberapa hari setelah Beijing mengumumkan akan melampaui wewenang legislatif Hong Kong dan menerapkan undang-undang keamanan nasional baru yang kontroversial yang melarang subversi, pemisahan diri, terorisme, dan campur tangan asing di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut.
Baca Juga
Langkah ini memicu salah satu protes terbesar dalam beberapa bulan terakhir, dengan polisi anti huru hara menembakkan gas air mata ke arah demonstran di pusat perbelanjaan pada hari Minggu (24/5/2020).
Kelompok-kelompok pro-demokrasi kini tengah merencanakan unjuk rasa besar serta aksi mogok lanjutan pada Rabu untuk melawan langkah baru serta menentang rapat dengar pendapat Dewan Legislatif untuk membahas RUU terpisah yang dapat menuntuk rasa tidak hormat terhadap lagu kebangsaan China dengan tuntutan kriminal.
Bibit Kekhawatiran
Langkah China tersebut telah mengguncang pasar dan memicu banyak negara lain mengeluarkan pernyataan keprihatinan serta mendorong pejabat tinggi AS untuk secara terbuka mempertimbangkan tindakan pembalasan.
Para pejabat China mengatakan RUU tersebut diperlukan mengingat aksi protes keras Hong Kong selama setahun terakhir. Tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia, Kamar Dagang Amerika di Hong Kong, dan asosiasi pengacara mengatakan kebijakan keamanan baru itu tersebut tidak berdasar, diragukan kekuatan hukumnya, dan dapat membahayakan reputasi Hong Kong sebagai pusat keuangan global.
Para politisi pro-demokrasi menyebut RUU itu sebagai sebuah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kebebasan wilayah tersebut di bawah prinsip "satu negara, dua sistem" yang dijanjikan China ketika menerima kembali Hong Kong dari Inggris pada tahun 1997.
Lam menolak pernyataan itu pada hari Selasa, mengatakan bahwa Hong Kong itu selalu menang meskipun ada kekhawatiran internasional tentang kemungkinan pengekangan kebebasan sejak penyerahan kekuasaan tersebut.
"Dalam 23 tahun terakhir, setiap kali orang khawatir tentang kebebasan berbicara Hong Kong, kebebasan berekspresi dan demonstrasi. Berulang kali Hong Kong telah membuktikan bahwa kami menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai itu," katanya.
"Langkah terbaik saat ini adalah adalah melihat undang-undang di depan kita dan memahami mengapa pada saat ini Hong Kong membutuhkan undang-undang ini untuk keuntungan yang lebih besar bagi sebagian besar masyarakat Hong Kong."
