Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China mengancam akan melancarkan tindakan balasan jika Amerika Serikat (AS) bereaksi atas pemberlakuan undang-undang baru yang dimaksudkan untuk menghalau terorisme.
Undang-undang keamanan yang baru melarang itu melarang tindakan makar, subversi, dan hasutan di Hong Kong. Aturan baru tersebut muncul setelah berbulan-bulan protes besar-besaran dan diwarnai dengan bentrok antara warga dan petugas kepolisian tahun lalu.
Namun, banyak warga Hong Kong, kelompok bisnis, dan negara-negara barat khawatir rencana itu bisa menjadi pukulan mematikan bagi kebebasan kota itu. Ribuan orang turun ke jalan pada Minggu, 24 Mei 2020, meski ada larangan perkumpulan massa di masa pandemi.
Ketika polisi membubarkan kerumunan dengan gas air mata dan meriam air, penasihat keamanan nasional Washington Robert O'Brien memperingatkan undang-undang baru itu dapat membuat kota itu kehilangan status perdagangan AS yang istimewa.
Namun, Kementerian Luar Negeri China mengatakan Beijing akan bereaksi terhadap sanksi dari Washington.
"Jika AS bersikeras melukai kepentingan China, China harus mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk melawan dan menentang ini," kata juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian dilansir South China Morning Post, Selasa (26/5/2020).
Baca Juga
Hong Kong telah menjadi titik api terbaru dalam ketegangan yang meningkat antara dua negara adidaya di dunia itu. Penolakan untuk memberikan demokrasi kepada warga Hong Kong telah memicu dukungan bipartisan yang jarang terjadi di Washington yang terbelah dua selama pemerintahan Trump.
Beijing menggambarkan protes kota sebagai rencana yang didukung asing untuk mengacaukan tanah air. Beijing juga mengatakan negara-negara lain tidak memiliki hak untuk ikut campur pada bagaimana pusat bisnis internasional dijalankan.
Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa mereka termotivasi oleh bertahun-tahun Beijing melepaskan kebebasan kota sejak diserahkan kembali ke China oleh Inggris pada 1997. Hong Kong menikmati kebebasan yang tak terlihat di daratan, serta memiliki sistem hukum dan status perdagangan.
Para pegiat memandang proposal hukum keamanan sebagai langkah paling berani oleh Beijing untuk mengakhiri kebebasan berbicara dan kemampuan kota untuk membuat undang-undang sendiri.
Sementara itu, yang menjadi perhatian khusus adalah ketentuan yang memungkinkan agen keamanan China daratan untuk beroperasi di Hong Kong. Hal itu dikhawatirkan dapat memicu tindakan keras terhadap mereka yang menyuarakan perbedaan pendapat terhadap penguasa komunis China. Di China daratan, undang-undang subversi secara rutin diterapkan terhadap kritik.
Usulan undang-undang, yang akan segera ditindaklanjuti oleh legislatif China, juga akan melewati legislatif Hong Kong sendiri.
Asosiasi pengacara yang berpengaruh di kota itu pada Senin (25/5/2020) menyampaikan bahwa mosi yang diusulkan sangat mengkhawatirkan dan bermasalah. Kelompok itu memperingatkan bahwa rancangan itu bahkan dapat melanggar konstitusi mini wilayah tersebut.
