Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Eks Komisoner KPK: RUU Pemasyarakatan Permudah Napi Koruptor Bebas

RUU Pemasyarakatan yang saat ini beredar memiliki banyak kekurangan termasuk memudahkan narapidana kejahatan luar biasa mendapatkan pembebasan bersyarat.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 17 Mei 2020  |  18:36 WIB
Laode M Syarif (kanan), ketika masih menjabat Wakil Ketua KPK, menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). - Antara
Laode M Syarif (kanan), ketika masih menjabat Wakil Ketua KPK, menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan dinilai bakal melenggangkan jalan untuk napi kasus korupsi dengan mendapat kanberagam keringanan.

Eks Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2015- 2019 Laode M Syarif mengatakan RUU Pemasyarakatan yang saat ini beredar memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah upaya memudahkan narapidana kejahatan luar biasa seperti korupsi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Dia mengatakan, apabila RUU tersebut lolos menjadi Undang-Undang, maka akan menghapus Peraturan Pemerintah (PP) No. 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Padahal, pada PP tersebut ada persyaratan khusus untuk pengurangan hukuman bagi tindak pidana khusus seperti tindakan korupsi.

Pasal 43 A PP No. 99/2012 telah mengatur syarat bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau justice collaborator. Kemudian, Pasal 43 B Ayat (3) menyatakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat perlu dipenuhi narapidana.

“Kemudahan tersebut seperti melayani koruptor. Seakan-akan pemerintah memiliki kepentingan tertentu untuk merevisi UU Pemasyarakatan,” katanya dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (17/5/2020).

Laode juga menyayangkan tidak ada poin yang mengatur tentang pencegahan tindak korupsi di lingkungan lapas. Padahal, pemerintah sudah cukup lama bergelut dengan masalah ini.

Hal senada diungkapkan oleh Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Ia menilai RUU ini akan menghapus Peraturan Pemerintah (PP) No. 99/2012 yang dinilai sudah lebih progresif dibandingkan RUU Pemasyarakatan.

"Sudah progresif karena PP ini membatasi narapidana tindak pidana khusus, korupsi, terorisme, narkotika, untuk mendapatkan remisi, pembebasan, dan lainnya," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK ruu lembaga pemasyarakatan
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

BisnisRegional

To top