Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gaet Investasi Baru, India Rencanakan Tax Holiday

Kementerian Perdagangan India mengusulkan pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang membawa investasi baru ketika pemerintah mengeksplorasi langkah-langkah untuk mendukung ekonomi di tengah pandemi virus corona.
Suasana pedestrian di Mumbai, India, setelah pemberlakuan lockdown pada 25 Maret 2020. Bloomberg
Suasana pedestrian di Mumbai, India, setelah pemberlakuan lockdown pada 25 Maret 2020. Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan India mengusulkan pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang membawa investasi baru ketika pemerintah mengeksplorasi langkah-langkah untuk mendukung ekonomi di tengah pandemi virus corona.

Menurut sumber yang dilansir dari Bloomberg, proposal untuk memberikan pembebasan pajak 10 tahun penuh kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi baru hingga US$500 juta sedang dievaluasi oleh kementerian keuangan.

Rencana tersebut mengharuskan perusahaan untuk memulai operasi dalam waktu tiga tahun sejak 1 Juni, dan akan mencakup sektor termasuk peralatan medis, elektronik, peralatan telekomunikasi dan barang modal.

Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut juga mengatakan program juga termasuk keringanan pajak selama empat tahun untuk perusahaan yang berinvestasi US$100 juta atau lebih di sektor padat karya seperti tekstil, pemrosesan makanan, kulit, dan alas kaki.

Tarif pajak perusahaan yang lebih rendah sebesar 10 persen diusulkan untuk enam tahun ke depan. Proposal harus disetujui oleh kementerian keuangan dan, sejauh ini, mereka belum mengambil keputusan.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi tengah berupaya memikat pada investor untuk mengimbangi dampak negatif dari pandemi virus corona. Sebelumnya, pemerintah menawarkan akses lahan untuk pabrik-pabrik yang merelokasi pabrik dari China hingga keringanan pajak untuk pabrik-pabrik baru.

Ekonomi terbesar ketiga di Asia itu menuju kontraksi setahun penuh pertamanya dalam empat dekade karena India sejauh ini gagal memberikan stimulus besar, mengingat ruang fiskal pemerintah terbatas, bahkan ketika 122 juta orang terancam kehilangan pekerjaan pada bulan April dan permintaan konsumen anjlok.

Kementerian perdagangan juga telah mengidentifikasi 50 kelompok industri teratas untuk meningkatkan infrastruktur yang ada, laboratorium pengujian, dan fasilitas penelitian serta pengembangan.

Selain dorongan terhadap sektor-sektor berkembang seperti tekstil, farmasi, pengolahan makanan, dan permata dan perhiasan, kementerian juga berupaya memperluas cakupan ke sektor jasa seperti pariwisata.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper