Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agama diminta untuk tidak mengeluarkan dulu anggaran pelaksanaan ibadah haji sebelum Pemerintah Arab Saudi memberi kepastian soal pelaksanaan terutama untuk kontrak-kontrak dengan pihak ketiga.
Demikian dikemukakan oleh Anggota Komisi VII DPR, Selly Andriani dari Faksi PDI Perjuangan dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama hari ini, Senin (11/5/2020).
Rapat yang dilaksanakan secara virtual itu dipimpin oleh Pimpinan Komisi VII DPR, Yandri Susanto dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan dari Kementerian Agama diwakili oleh Wakil Menteri Agama, Zainud Tauhid.
Menurutnya, meski lobi-lobi pemerintah Indonesia tetap berlangsung dengan Pemerintah Arab Saudi, namun harus diwaspadai terkait lobi terhadap pihak ketiga.
Alasannya, pemerintah akan kesulitan menagih kembali uang yang sudah terlanjur disetorlkan kalau nantinya para jemaah calon haji tidak jadi berangkat.
“Apabila belum keluar surat langsung dari pemerintah Arab Saudi soal kepastian pemberangkatan pada 20 Mei nanti, jangan dulu keluarkan anggaran. Jangan sampai lobinya dengan pemerintah, tapi kontraknya dengan pihak ketiga,” ujar Selly.
Pemerintah tetap harus menyiapkan dua skenario, berangkat atau tidak berangkat dan uang jemaah dikembalikan lagi.
Persoalan lainnya adalah soal protokol pengamanan jemaah calon haji dari wabah Covid-19. Dia menyarankan agar jemaah calon haji yang lebih muda diprioritaskan guna menjaga kondisi jemaah di sana nantinya.
“Bagaimana kalau jemaah berangkat dalam kondisi sehat, tapi sampai di Arab Saudi terpapar Covid-19. Saya sarankan agar jemaah yang lebih muda diprioritaskan,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa hingga kini Arab Saudi masih menghadapi penyebaran wabah mematikan tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi VII Maman Imanulhaq dari PKB menyatakan setuju kalau pemerintah menunggu dulu kepastian dari pemerintah Arab Saudi pada 20 Mei mendatang. Akan tetapi, dia mengingatkan Kemenag harus tetap menjaga semangat para jemaah calon haji.
“Komitmen untuk pemberangkatan haji harus tetap dijaga meski belum tentu berangkat. Setidaknya akan ada kepastian berangkat meski ditunda,” ujarnya.
