Bisnis.com, JAKARTA – Pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada banyaknya permasalahan dan pekerjaan rumah, tidak hanya dari aspek kualitas kurikulum, tetapi juga menyangkut kecukupan sarana prasarana, disparitas standar dan kualitas, serta angka putus sekolah.
Dan yang tak kalah penting, juga menyangut kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Demikian disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2020.
“Permasalahan tersebut sebagian sudah bertahun-tahun menjadi PR dan perlahan kita benahi dan perjuangkan lewat legislasi dan kebijakan pemerintah. Ada yang berhasil, ada pula yang terkendala. Tapi kami menyimpulkan faktor determinannya ada pada kemauan politik atau politicall will,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/5/2020).
Ketua Fraksi PKS DPR ini mengatakan sikap fraksinya soal dunia pendidikan. Pertama, kurikulum harus mencerminkan visi pembentukan karakter siswa yang cerdas iptek, imtak, dan berwawasan kebangsaan. Dia menekankan pentingnya pengajaran kembali nilai-nilai moral Pancasila dan pemerataan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan kemajuan dunia pendidikan.
Kedua, untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dibutuhkan guru, pendidik, dan dosen yang terus meningkat kualitasnya dan terjamin kesejahteraannya.
"Di sini sikap Fraksi PKS tegas meminta negara mengangkat seluruh guru honorer. Meningkatkan tunjangan guru dan dosen, serta membekali guru dengan pelatihan dan keterampilan [sertifikasi] yang menunjang profesionalismenya sebagai pendidik generasi bangsa," katanya.
Ketiga, pendidikan berkualitas juga membutuhkan sarana prasarana yang memadai mulai dari kecukupan bahan ajar dan buku-buku, kelaikan sekolah dan ruang kelas, hingga kelengkapan yang layak bagi seluruh siswa didik.
Menurut dia, hal itu harus dipenuhi secara merata hingga pelosok-pelosok daerah, mengingat masih banyak sekolah yang tidak layak bahkan nyaris roboh di sejumlah daerah. Kontras sekali dengan kebanyakan sekolah di pusat kota dan pemerintahan. "Hal ini harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat, kementerian, dan pemerintah daerah."
Keempat, akses terhadap pendidikan harus terbuka luas bagi seluruh anak usia sekolah di seluruh Indonesia karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara, hak anak-anak, dan negara wajib memenuhinya.
Untuk itu, Fraksi PKS tegas mendorong pemerintah menuntaskan program wajib belajar serta memperluas akses pendidikan melalui pendidikan gratis dan beasiswa hingga pendidikan tinggi.
"Negara harus menempatkan pendidikan pada prioritas tertinggi karena impact dan multiflier efeknya terhadap pembangunan nasional di segala bidang tidak terbantahkan. Karenanya dibutuhkan politicall will yang kuat.
