Bisnis.com, JAKARTA - Ketahanan pangan menjadi satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meminimalkan dampak negatif di samping krisis kesehatan masyarakat ketika dihadapkan dengan pandemi.
Menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta, salah satu cara untuk memastikan ketahanan pangan adalah melalui perdagangan antarnegara.
Namun, dampak pandemi kini telah menjalar ke sektor perdagangan dunia yang sebagian besar digerakkan oleh industri pangan dan pertanian. Pandemi Covid-19 diketahui telah menghambat proses produksi di beberapa negara yang terdampak serta membatasi akses transportasi dan logistik yang mengganggu saluran distribusi.
Dia mengakui bahwa memastikan ketahanan pangan bagi Indonesia tentu tidak mudah. Indonesia masih berjuang melawan kelaparan pada tingkat serius, menurut Global Hunger Index 2019.
"Kekurangan pangan akan membahayakan penduduk, terutama kaum miskin yang rentan yang bahkan pada hari-hari biasa dapat menghabiskan hingga 60 persen dari pendapatan mereka untuk makanan,” ujar Felippa, melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Selasa (21/4/2020).
Dia mengatakan bahwa negara-negara termasuk Indonesia memiliki dua pilihan untuk memastikan ketahanan pangan, yaitu dengan menurunkan atau mempertahankan (atau meningkatkan) hambatan perdagangan.
Baca Juga
Kegiatan ekspor dan impor harus tetap berjalan sehingga mendorong perdagangan pangan dan pertanian global untuk terus berlanjut, walaupun dibayangi adanya tantangan logistik.
Akan tetapi, perdagangan juga tidak boleh mengabaikan berbagai protokol terkait kesehatan dan keselamatan untuk memastikan keselamatan pekerja yang terlibat di dalamnya
"Indonesia membutuhkan kerjasama global walau diikuti adanya risiko berhubungan dengan negara lain yang juga berjuang untuk mengurangi pandemi di negara mereka sendiri," kata Felippa.
Sebagai contoh, India dan Vietnam adalah mitra impor pangan Indonesia untuk komoditas beras, bawang dan daging sapi. Tetapi dengan kondisi pandemi, kedua negara tersebut memberlakukan pembatasan ekspor untuk menjaga ketahanan pangan masing-masing.
Sejauh ini, menurut Felippa, langkah pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan untuk sementara meringankan persyaratan Surat Persetujuan Impor (SPI) terhadap sebelas komoditas pangan strategis sangat relevan dalam menyikapi kondisi saat ini.
Dalam memastikan ketahanan pangan, koordinasi global dan koordinasi nasional benar-benar diuji oleh situasi krisis sehingga perlu ada kerja samam untuk memastikan pasokan pangan tetap stabil.
Relaksasi hambatan impor akan memberikan opsi alternatif, bahkan jika negara lain menolak untuk bekerja sama, Indonesia masih dapat memperoleh manfaat dari fasilitasi impor yang lebih cepat yang memungkinkan kita untuk membeli ketika harga masih rendah.
"Menurunkan hambatan perdagangan juga dapat membantu Indonesia mendiversifikasi negara tujuan impor untuk melakukan perlindungan nilai atas risiko perdagangannya jika negara lain memutuskan untuk menutup ekspor mereka," tulis Felippa.
Sebaliknya, Felippa menyarankan agar Indonesia bekerja sama dan memastikan bahwa perdagangan pangan global akan berjalan semulus mungkin karena tidak ada untungnya menimbun pasokan makanan dengan menutup perdagangan.
"Covid-19 adalah masalah global, dan kami akan mengatasinya secara global," tambahnya.
