Bisnis.com, JAKARTA - Polemik dua staf khusus Presiden Joko Widodo menjadi perbincangan publik beberapa hari terakhir. Kantor Staf Presiden (KSP) menilai perdebatan publik tidak perlu diperpanjang.
“Tidak perlu diperpanjang, toh sudah minta maaf, Andi Taufan, dan kalau emang ada konflik kepentingan kan pasti ada evaluasi,” kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral saat dihubungi Bisnis, Jumat (17/4/2020).
Dia menjelaskan evaluasi tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. KSP pun tidak memiliki kewenangan untuk mendahului hal tersebut.
“Kita tunggu saja keputusan presiden seperti apa. Jangan mendahului Presiden,” tambahnya.
Seperti diketahui, dua Stafsus Presiden Jokowi, Andi Taufan Garuda dan Adamas Belva Syah Devara menjadi sorotan publik. Masyarakat memperbincangkan Andi Taufan usai surat kepada camat di seluruh Indonesia itu beredar di dunia maya.
Dalam surat berkop Sekretarian Kabinet itu, dia meminta permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan alat pelindung diri (APD) yang dilakukan PT Amartha Mikro Fintek. Hal tersebut memicu kritik masyarakat karena status Andi Taufan sebagai CEO Amartha.
Tindakan ini jelas berlawanan dengan aturan. Tak ada dalil yang membolehkan seorang stafus mengirim edaran resmi atas nama pemerintah, apalagi menggunakan kop Setkab.
Andi Taufan pun kemudian meminta maaf lewat surat terbuka yang disampaikan pada Selasa (14/4/2020). Dia menarik surat itu dan beralasan surat tersebut murni atas dasar kemanusiaan dan dengan biaya Amartha dan donasi masyarakat, yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Sementara itu Belva menjadi sorotan publik karena berstatus sebagai pendiri Ruangguru. Perusahaan rintisan bidang pendidikan ini menjadi salah satu mitra pelatihan dalam jaringan atau online kartu prakerja yang memiliki total nilai proyek Rp20 triliun.
Meski demikian, Belva mengatakan hal itu wajar karena hingga kini, Ruangguru sudah memiliki lebih dari 1 juta pengguna. Artinya, perusahaan yang dia dirikan, dia anggap memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, Jokowi belum memberikan komentar terkait berbagai kontroversi tersebut.
