Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gubernur Aichi di Jepang Tetapkan Status Darurat

Gubernur Aichi juga meminta langkah ini diikuti penetapan status darurat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Perdana Menteri Shinzo Abe.
Perumahan penduduk di Prefektur Aichi yang akan menerapkan status darurat Covid-19/ Bloomberg
Perumahan penduduk di Prefektur Aichi yang akan menerapkan status darurat Covid-19/ Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Prefektur Aichi, Hideaki Omura mengatakan pihaknya akan menetapkan status darurat mandiri mulai Jumat esok dan mendesak warga tidak bepergian untuk menghindari penularan lebih lanjut.

Namun, larangan berpergian di Prefektur Aichi tidak memiliki konsekuensi hukum.

Dilansir Bloomberg, Kamis (9/4/20200, dia juga meminta langkah ini diikuti penetapan status darurat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Perdana Menteri Shinzo Abe. Sejumlah perusahaan manufaktur besar, termasuk Toyota Motor Corp diketahui berada di Aichi.

Aichi tidak termasuk dalam daftar tujuh prefektur yang ditetapkan status darurat oleh pemerintah pusat. Dalam apa yang dikatakan Abe sebagai krisis ekonomi terbesar negara itu sejak akhir Perang Dunia II, dia mendeklarasikan periode darurat satu bulan sejak 7 April yang meliputi Osaka, Kanagawa, Saitama, Chiba, Prefektur Hyogo dan Fukuoka serta ibukota, Tokyo.

Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah harus berkonsultasi dengan para ahli sebelum memutuskan apakah akan menambahkan Aichi ke dalam daftar.

Langkah ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mencoba menahan penyebaran virus, termasuk dengan mendesak warga untuk tinggal di rumah.

Sebanyak tujuh prefektur yang dikenakan status darurat mewakili sekitar setengah dari ekonomi Jepang. Status darurat memperdalam kekhawatiran bahwa output akan turun sebanyak 20 persen pada kuartal kedua 2020. Jika Aichi disertakan, maka penurunannya bisa lebih besar.

Penetapan status darurat memungkinkan pejabat setempat untuk mengambil tindakan seperti membubarkan acara publik, membatasi penggunaan fasilitas seperti sekolah dan bioskop, dan menggunakan tanah atau bangunan untuk fasilitas medis sementara.

Namun, pemerintah tidak dapat mengerahkan polisi untuk menertibkan orang-orang dari jalanan, seperti yang terjadi di negara lain termasuk Prancis, Italia, dan Inggris yang ditempatkan dalam keadaan darurat minggu ini. Hal itu karena Jepang diikat oleh hukum kebebasan sipil.

Menurut Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang., tujuh prefektur itu merupakan salah satu konsentrasi terbesar otomotif di dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Reni Lestari
Sumber : Bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper