Bisnis.com, JAKARTA - Mudik Lebaran bisa menjadi bom waktu penyebaran virus Corona (Covid-19). Kemungkinan terburuknya, episentrum kasus Covid-19 menjalar dari perkotaan ke perdesaan.
Di sisi lain, melalui kegiatan mudik, perputaran uang tidak hanya menumpuk di perkotaan tetapi juga mengalir hingga ke perdesaan.
Pengamat transportasi Darmaningtyas mengatakan bahwa sikap ambivalen ini jelas mencerminkan kurang tegasnya pemerintah dalam menghadapi wabah ini.
"Jika pemerintah menyadari bahwa kerumunan massa itu merupakan media yang efektif untuk penyebaran Covid-19, maka mestinya larangan mudik itu diberlakukan," katanya kepada Bisnis, Rabu (8/4/2020).
Menurutnya, kegiatan mudik pasti akan menciptakan kerumunan massa di banyak tempat seperti stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, hingga rest area.
Darmaningtyas yang juga menjabat sebagai Ketua LSM Transportasi INSTRAN menilai bahwa budaya mudik lebih bersifat kultural, maka untuk memutuskan boleh atau tidaknya mudik itu, tidak perlu menunggu fatwa MUI. Namun, cukup diputuskan oleh pemerintah.
Baca Juga
"Bahaya dari mudik Lebaran 2020 itu adalah akan menyebarkan virus ke seluruh wilayah Tanah Air. Akhirnya tidak ada wilayah di tanah air yang steril dari pandemi ini," ujarnya.
Beban Pemda Bertambah
Kendati masyarakat diizinkan untuk mudik, pemerintah mengambil kebijakan agar pada pemudik mengisolasi diri selama 14 hari sesampainya di tempat tujuan.
Beberapa pemerintah daerah diketahui telah menyiapkan tempat isolasi bagi para pemudik yang tiba di daerahnya.
Bisnis mencatat, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru, telah menyiapkan Rumah Sehat di Jakabaring bernama ODP Center sebagai tempat isolasi para pemudik.
Kemudian, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pun menggerakkan perangkat desa untuk membantu isolasi para pemudik yang datang, selain isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Darmaningtyas menilai keputusan Pemerintah yang membiarkan masyarakat mudik hanya akan menambah beban Pemda dalam menghentikan rantai penyebaran Covid-19.
"Para pemudik itu harus diisolasi selama 14 hari setelah sampai tujuan, sehingga menambah beban pemerintah daerah karena harus menyiapkan infrastruktur untuk karantina atau isolasi," katanya.
Upaya Pemerintah Bagi Pemudik
Tidak dipungkiri, perputaran uang dari perkotaan ke perdesaan menjadi alasan pemerintah tetap mengizinkan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman, kendati dengan syarat isolasi diri baik secara mandiri maupun dengan bantuan pemda.
Kementerian Perhubungan telah menyiapkan kebijakan di mana salah satunya adalah dengan membatasi maksimal pengangkutan adalah 50 persen kapasitas dan tarif angkutan umum yang lebih tinggi.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, menilai bahwa upaya itu diharapkan bisa membatasi agar penyebaran virus Corona tidak sampai ke daerah atau desa-desa tujuan mudik tetapi layanan mudik tetap dirasakan masyarakat.
Bukan hanya pemudik dari dalam negeri, ada kemungkinan para WNI juga akan kembali ke rumah masing-masing lantaran tempat mereka bekerja di negeri asing juga tidak beroperasi akibat pandemi Covid-19.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Luar Negeri pun bersinergi untuk mendata asal dari para WNI itu dan telah menyiapkan program padat karya tunai agar mereka tetap produktif.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan bahwa salah satu implementasi refocussing kegiatan adalah dengan menambah 4.000 lokasi Progran Padat Karya P3GAI.
"Sebelumnya kita sudah programkan 6.000 lokasi, tapi dengan adanya Covid-19 ini kita ingin membesarkan program padat karya itu," katanya.
