Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gubernur Banten: Jabodetabek Seharusnya Masuk PSBB DKI Jakarta

Gubernur Banten Wahidin Halim beralasan Tangerang Raya tidak dapat dipisahkan dari DKI Jakarta sebagai episentrum Covid-19.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 07 April 2020  |  09:17 WIB
Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) menyalami Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Banten yang baru Bonardo Hutauruk (tengah) disaksikan pejabat lama Arif Tri Hardiyanto (kanan) saat acara serah terima jabatan di Pendopo Gubernur, Serang, Banten, Jumat (11/08). - Antara
Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) menyalami Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Banten yang baru Bonardo Hutauruk (tengah) disaksikan pejabat lama Arif Tri Hardiyanto (kanan) saat acara serah terima jabatan di Pendopo Gubernur, Serang, Banten, Jumat (11/08). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Banten Wahidin Halim menilai seharusnya wilayah Jabodetabek dimasukkan ke dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wahidin beralasan Tangerang Raya tidak dapat dipisahkan dari DKI Jakarta sebagai episentrum Covid-19.

“Dengan demikian Jabodetabek harusnya dimasukkan ke dalam PSBB ketersediaan kebutuhan dasar dan operasional jaring pengaman sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Wahidin melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jakarta, Selasa (7/4/2020).

Kendati demikian, ia membeberkan, untuk kota atau kabupaten di luar Jabodetabek relatif masih terkendali. Saat ini pihaknya tengah mendorong Bupati dan Wali Kota seluruh Tanggerang untuk segera melakukan kajian sesuai dengan kodisi setiap wilayahnya ihwal permohonan penetapan PSBB.

“Pemerintah provinsi menyerahkan sepenuhnya pada bupati atau wali kota terkait,”tuturnya.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan resmi menyetujui pengajuan PSBB oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepada Bisnis, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan dirinya telah menandatangani pengajuan PSBB DKI Jakarta per pagi ini, Selasa (7/4/2020).

"Sudah tanda tangan sekarang [suratnya] dikirim ke sana [Pemprov DKI Jakarta]. Per tanggal ini [Selasa, 7 April 2020], semalam itu draft-nya begitu sudah tanda tangan, ada yang typo. Jadi saya koreksi," ungkapnya via sambungan telepon, Selasa.

Lebih lanjut, dia menegaskan dimulainya pemberlakuan PSBB DKI Jakarta akan tergantung pada keputusan pemprov.

"Untuk berlakunya terserah Gubernur [DKI Jakarta Anies Baswedan], yang penting izin sudah saya berikan," tegasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

nasional Virus Corona
Editor : Oktaviano DB Hana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top