Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menampik adanya pembahasan terkait dengan anggaran ibu kota negara di tengah merebaknya pandemi virus corona (COVID-19).
Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan bahwa saat ini pemerintah hanya sebatas menjaga komunikasi dengan para calon investor terkait dengan ibu kota negara (IKN).
Jodi menegaskan tidak ada pembicaraan mengenai penggunaan anggaran seperti yang dituduhkan. Pasalnya, sesuai dengan instruksi dan arahan Presiden, APBN 2020 sudah jelas diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Bahkan, sangat memungkinkan juga untuk menunda proyek IKN ini sampai situasi kondusif.
“Arahan Presiden sudah jelas bahwa saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi COVID-19. Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh Bu Sri Mulyani untuk difokuskan pada penanganan COVID-19,” katanya melalui keterangan resmi, Senin (6/4/2020).
“Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa proyek pembangunan, temasuk Ibu Kota Negara baru, bisa ditunda sampai situasi berjalan normal kembali,” sambungnya.
Dia menyebut berdasarkan arahan Presiden kepada para menteri bahwa harus tetap menjalankan tupoksinya secara maksimal di tengah pandemi ini. Menko Marves, kata dia, dalam hal ini ditugaskan oleh Presiden untuk menjaga komunikasi dengan para investor.
Komunikasi ini tidak hanya dari sisi pemerintahan, tetapi juga termasuk bahasan mengenai bantuan penanganan COVID-19. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh para investor di sektor penghiliran nikel di Indonesia yang memberikan bantuan puluhan ton alat kesehatan kepada pemerintah Indonesia.
Artinya pemerintah, lanjutnya, terus menyinergikan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mencari cara terbaik untuk penanganan COVID-19. Ketika penanganannya berjalan dengan baik, recovery, atau pemulihan ekonominya bisa dilakukan dengan lebih cepat agar masyarakat tidak terlalu lama merasakan dampaknya.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia diklaim juga mendapat pujian dari Dana Moneter Internasional (IMF). Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menangani dampak ekonomi dan sosial dari adanya pandemi COVID-19.
IMF juga memuji koordinasi baik antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menangani pandemi serta pemberian perlindungan oleh pemerintah kepada UKM. Menurutnya, kedua kebijakan ini tidak hanya berdampak nyata di lapangan, tetapi juga akan membantu peningkatan dinamika perekonomian Indonesia ketika situasi membaik.
.JPG?w=300&h=221)
