Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Presiden Jokowi Tidak Bisa Gunakan Perppu 23/1959 Untuk Darurat Sipil, Ini Alasannya

Presiden Joko Widodo dinilai tidak bisa lagi menggunakan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya jika merujuk pada bagian penjelasan umum nomor 4 paragraf ke-3 di dalam Perppu tersebut.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 02 April 2020  |  02:47 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan arahan kepada Kepala BNPB Doni Monardo (kedua kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) serta Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga (ketiga kiri) saat peninjauan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020). Kunjungan kerja tersebut untuk memastikan kesiapan rumah sakit yang akan mulai beroperasi pada Senin 6 April 2020 mendatang. ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan arahan kepada Kepala BNPB Doni Monardo (kedua kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (tengah) serta Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H Sumadilaga (ketiga kiri) saat peninjauan Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (1/4/2020). Kunjungan kerja tersebut untuk memastikan kesiapan rumah sakit yang akan mulai beroperasi pada Senin 6 April 2020 mendatang. ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai tidak bisa lagi menggunakan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya jika merujuk pada bagian penjelasan umum nomor 4 paragraf ke-3 di dalam Perppu tersebut.
 
Praktisi Hukum dari Universitas Jayabaya Ricky Vinando mengatakan bagian penjelasan umum Perppu Nomor 23 Tahun 1959 nomor 4 paragraf ke-3 disebutkan perlu diperhitungkan pula bahwa menurut undang-undang dasar kekuasaan, Pemerintah dipegang oleh Presiden yang dalam hal ini hanya bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
 
Menurut Ricky, jika ditinjau dari segi hukum tata negara, Presiden Jokowi sudah tidak bisa memakai Perppu tersebut jika mau menetapkan keadaan darurat sipil Covid-19 jika situasi abnormal terjadi.
 
"Presiden Jokowi bukan sebagai mandataris MPR dengan kata lain tidak diangkat sebagai Presiden oleh MPR , melainkan terpilih sebagai Presiden melalui mekanisme demokrasi yaitu Pemilihan Umum [Pemilu] langsung oleh rakyat," tuturnya saat dikonfirmasi, Rabu (1/4/2020).
 
Ricky mengatakan bahwa Presiden yang sempat bertanggungjawab hanya kepada MPR yaitu hanya pada saat masa Presiden Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (GusDur), dan Megawati.
 
Namun, sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jokowi, keduanya tidak lagi diangkat sebagai Presiden oleh MPR, tetapi oleh rakyat Indonesia.
 
"Perppu itu dibuat merujuk UUD 1945 sebelum amandemen pertama dilakukan, hal itu bisa dilihat pada Bagian Penjelasan Perppu No 23 Tahun 1959, Angka 4 Paragraf 3 tadi. Lagi pula setelah UUD 1945 amandemen, khususnya amandemen terakhir Tahun 2002 sudah tidak ada lagi istilah Presiden diangkat MPR," katanya.
 
 
 
 
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi darurat sipil
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top