Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Tak Akan Gunakan Darurat Sipil Tangani Corona, Kecuali...

Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah tidak berencana memberlakukan status darurat sipil dalam penanganan Covid-19. Beleid darurat sipil sebenarnya telah ada sejak 1959.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 31 Maret 2020  |  21:59 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan saat akan meninggalkan Gedung KPK di Jakarta, Rabu (27/2/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan saat akan meninggalkan Gedung KPK di Jakarta, Rabu (27/2/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan pemerintah tidak berencana memberlakukan status darurat sipil dalam penanganan Covid-19. Beleid darurat sipil sebenarnya telah ada sejak 1959.

“Pemerintah juga tidak sama sekali merencanakan untuk memberlakukan darurat sipil dalam konteks Covid-19. Ketentuan tentang darurat sipil itu ada UU-nya sendiri,” kata Mahfud melalui video conference di Jakarta, Selasa (31/3/2020) malam.

Dia menjelaskan aturan darurat sipil telah berlaku sejak 1959 melalui UU 23 yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU Tahun 1959. Dari regulasi itu dinyatakan bahwa pemerintah dapat menyatakan negara dalam status darurat sipil.

“Itu sudah ada, [tetapi] tidak diberlakukan sekarang,” terang Mahfud.

Kendati demikian, saat ini aturan itu tetap akan disiagakan. Pemerintah baru akan memberlakukan darurat sipil dalam keadaan tertentu. Mahfud tidak menjelaskan secara terperinci keadaan bagaimana yang membuat darurat sipil diberlakukan.

“Tidak sekarang. Tidak untuk menghadapi Covid-19 kecuali perkembangan keadaan menjadi lebih sangat buruk dan menghendari itu, baru itu [darurat sipil] dihidupkan atau digunakan karena UU itu sudah hidup sejak 1959 sampai sekarang,” tutur Mahfud.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pembatasan sosial berskala besar untuk memerangi Corona perlu didampingi kebijakan darurat sipil. Langkah ini dimaksudkan agar aturan tersebut berjalan tegas di masyarakat.

Pernyataan itu dikuatkan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Dalam akun twitternya, Fadjroel menyebut tahapan dalam meredam pandemi Covid-19 adalah melalui pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan.

“Presiden Jokowi menetapkan tahapan baru perang melawan Covid-19 yaitu pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan. Hanya jika keadaan sangat buruk dapat menuju darurat sipil,” terangnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona darurat sipil
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top