Virus Corona: Menanti Langkah Kreatif Pemerintah Penuhi Kebutuhan Pokok Warga

Bisnis.com, JAKARTA - Pembatasan kegiatan di Jakarta terdampak pandemi infeksi Virus Corona (Covid-19) bertambah. Kendati belum sampai taraf lockdown, stabilitas harga, serta stok pangan dan distribusi kebutuhan bahan pokok, harus terus jadi perhatian.

Seperti diketahui, setelah meliburkan sekolah, menganjurkan work from home, dan meniadakan pelayanan publik ranah Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini terus memperketat kegiatan di Jakarta.

Mulai Senin (23/3/2020), kebijakan pembatasan lain yang akan berlaku, yakni memperketat kegiatan perkantoran, membatasi jam pelayanan transportasi massal, serta menutup sementara kegiatan usaha sektor hiburan dan wisata.

Anies sendiri memahami bahwa kebijakan pembatasan sosial yang kian ketat, akan berpengaruh terhadap inflasi komoditas pangan dan kebutuhan pokok di Jakarta.

Oleh sebab itu, pihak Pemprov DKI Jakarta bersama satgas Pangan Polri, beserta jajaran Badan Usaha Milik Daerah sektor pangan akan melakukan beberapa langkah strategis.

"Pertama, kita memastikan stoknya tersedia. Itu langkah pertama karena dengan ada suplai yang cukup dan demand yang terukur, karena kita tau kebutuhan masyarakat di Jakarta, maka InsyaAllah stabilitas harga terjadi," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (20/3/2020).

"Lalu, untuk menghindari lompatan gejolak, maka ada pembatasan pembelian kebutuhan pokok, agar tidak terjadi pembelian yang berlebih yang bisa mengganggu stabilitas harga,"

Anies menjelaskan bahwa hal ini telah disepakati bersama Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia DKI Jakarta, bersama Satgas Pangan

Distribusi Alternatif

Stok aman dan harga yang terjaga, ternyata hanya lapisan pertama di antara sekian banyak hal yang harus diperhatikan pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan pokok warga.

Langkah-langkah konvensional seperti operasi pasar (OP) sudah tak bisa jadi tumpuan.

OP terbaru dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) menggandeng Perum Bulog, Sugar Group, dan Tim Satgas Pangan tengah menggelar OP di 20 pasar mulai Sabtu (21/3/2020) hingga Selasa (24/3/2020) jadi contoh nyata.

Plt Kepala PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo sendiri mengakui kendala teknis yang ditemui pada pelaksanaan OP selama dua hari terakhir, mengharuskan pelaksanaan OP pada Senin dan Selasa di 10 pasar tersisa akan ditunda sementara waktu.

"Yang menjadi masalah adalah mengatur masyarakat [ketika mengantre dan berbelanja]. Imbauan [social distancing] sudah pasti, tapi kadang masyarakat yang agak sulit diatur. Di tengah kondisi begini kita harus waspada. Wabah [Covid-19] ini sangat ganas. Tujuan kita baik," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (22/3/2020).

Oleh sebab itu, pihak Pemprov DKI akan menggodok lagi pelaksanaan OP secara alternatif, maupun merancang ulang teknis OP agar mampu menerapkan standar social distancing measure sesuai anjuran World Health Organization (WHO), yakni sekitar 1 meter antarwarga.

Namun demikian, Elisabeth mengimbau masyarakat tetap tenang karena kendala OP hanyalah masalah teknis, bukan bersumber dari keadaan stok komoditas.

Peneliti The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengungkapkan hal serupa.

Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di tengah pembatasan yang makin ketat, apalagi serupa lockdown, memerlukan langkah lebih kreatif dari pemerintah, terutama terkait distribusi.

Rusli berharap pemerintah bisa memetakan secara tepat di mana saja kebutuhan bahan pokok bisa turun langsung ke masyarakat. Apabila perlu, bahkan berbentuk makanan jadi, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah atau tinggal di kampung kumuh.

"Pemprov DKI Jakarta harus mendata dulu, di tiap RT, siapa pedagang atau pekerja harian di tempat itu. Kemudian, membuat dapur umum yang memasok makanan setiap hari. Seperti ketika Banjir Jakarta kemarin, itu untuk case di kampung-kampung. Untuk menghindari mereka keluar dari kawasan," ujarnya kepada Bisnis.

Pasalnya, dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan, pemerintah daerah tinggal melakukan penanganan teknis penyaluran. Sementara pasokan bahan makanan, sesuai regulasi yang ada, akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Terkait bantuan, Rusli menilai bantuan langsung tunai untuk menjamin hajat hidup masyarakat yang bekerja di sektor informal, belum terlalu diperlukan.

Pasalnya, apabila diberikan bantuan tunai, maka masyarakat justru pergi berbelanja, "Karena lockdown itu mewajibkan masyarakat tidak melakukan aktivitas sama sekali dan tidak boleh keluar dari kawasannya."

Rusli menjelaskan bahwa pemetaan kawasan secara terperinci akan sangat berguna apabila infeksi Covid-19 sudah memasuki daerah kumuh, dengan populasi dan kepadatan tinggi. Personel TNI-Polri dan Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 harus turun langsung memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jadi ada perbedaan di tiap wilayah. Misalnya, RT yang ini, belum ada orang yang positif, maka boleh saling berinteraksi di wilayah kecil. Tapi kalau suatu RT misalnya, itu sudah terkontaminasi, warganya tidak boleh keluar rumah. Personel yang menjamin kebutuhannya," ungkap Rusli.

Apabila menilik pidato Anies pada rapat perdana Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 DKI Jakarta, sebenarnya pihak Pemprov DKI Jakarta memang tengah mempersiapkan langkah alternatif tersebut.

"Bagaimana pasokan pangan itu bisa menjangkau rumah tangga, bukan pasokan pangan sampai ke pasar. Kalau kondisi normal, kondisi pangan sampai ke pasar induk. Kalau sekarang, sampai ke rumah tangga. Saat isolasi, bagaimana pangan bisa sampai ke setiap rumah yang diisolasi," ujarnya Senin (16/3/2020).

Namun, bagaimana pelaksanaan teknisnya ala Anies terkait ide ini di lapangan, hingga kini masih belum terungkap.

Faktor Eksternal

Di samping langkah alternatif memenuhi kebutuhan masyarakat, beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi hal ini juga mesti terus jadi perhatian.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani menekankan dari segi penegakkan hukum di samping operasi pasar yang bagaimana pun caranya, harus tetap digelar.

"Persiapkan dari sekarang. Kalau ada yang timbun-timbun [stok pangan dan bahan pokok], tangkap saja. Kami dukung. Ini nyawa banyak orang, stabilitas nasional, jangan main-main," ujarnya ketika dikonfirmasi Bisnis.

"Selain urusan penularan, kita juga butuh makan. Ini ekonomi bisa lebih 4 persen saja sudah syukur. Dollar sudah tembus Rp16.000. Dampaknya pasti akan terasa beberapa bulan ke depan. Tunggu aja aliran barang baru masuk Indonesia, apalagi kita masih banyak impor kebutuhan pokok. Ini agak berbahaya, sih," tambahnya.

Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya (Tjipinang FS) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan hal serupa.

Menurutnya, jangan sampai pemerintah telat melangkah, terutama untuk komoditas yang masih bergantung pada impor, seperti gula dan bawang putih.

"Neraca pangan harus diperhatikan betul. Kalau memang butuh impor, ya, jangan sampai telat, apalagi Dollar sudah Rp16.000. Kita harus mempersiapkan langkah di tengah pandemi Covid-19 ini secara jangka panjang," ungkapnya kepada Bisnis.

Arief menekankan masyarakat jangan panik karena hingga kini stok masih aman. Misalnya, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pun beroperasi normal seperti biasa dengan stok per minggu ini masih 30.101 ton dan dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di Jakarta.

Namun demikian, di tengah pembatasan sosial atau social distancing measure yang makin ketat, menurut Arief biarlah sisi distribusi di sektor pemasok saja yang berjalan. Distribusi ke warga, harus dibiasakan untuk beralih ke sisi online atau dalam jaringan.

"FS sendiri sudah bekerja sama dengan platform belanja online. Masyarakat tinggal membeli paket-paket yang kita sediakan, jadi tak perlu keluar rumah, tetap jaga jarak. Perusahaan bidang pelayanan kebutuhan pokok masyarakat seperti kami dijamin terus berjalan walaupun nanti ada lockdown sekalipun," tambahnya.