Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperkuat sinergi kelembagaan dalam pendataan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ghafur Dharmaputra menyampaikan apresiasi kepada International Organization for Migration (IOM) selaku penyelenggara, serta dukungan Kementerian PPPA dan Pemerintah Inggris atas program Better Data and Coordinated Response Againts Trafficking in Persons in Indonesia.
"Program dengan pilot areas di empat kabupaten yaitu Sukabumi (Jawa Barat), Nunukan (Kalimantan Utara), Sanggau (Kalimantan Barat), dan Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur)," ungkapnya Rabu (4/3/2020).
Dia mengatakan intervensi dalam pemberantasan TPPO membutuhkan dukungan data yang akurat, terpadu dan terintegrasi. Saat ini, para pemangku kepentingan cenderung mengumpulkan data masih secara terpisah dan sesuai kebutuhan instansi.
"Diperlukan satu data untuk membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan TPPO, termasuk melindungi korban dan menghukum pelaku," kata Ghafur.
Dia berharap uji coba pendataan yang telah dilakukan di empat kabupaten itu dapat menyempurnakan aplikasi Simfoni PPA menuju tersedianya satu data yang akurat dan terintegrasi.
National Programme Officer Counter-Trafficking and Labour Migration Unit IOM berharap melalui koordinasi tersebut dapat digali dan dipahami kebutuhan Gugus Tugas di Kabupaten agar Gugus Tugas Pusat dan IOM dapat mempersiapkan program intervensi yang dapat bersinergi dengan daerah.
