Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Prihatin Kekerasan di India, Teologi Kerukunan Agama Diperlukan

Indonesia menjadi negara yang ingin membangun kerukunan antarumat beragama di seluruh dunia.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 29 Februari 2020  |  13:10 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Maulid dan Tasyakur Hari Lahir Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) ke-66 di GOR Soemantri Brojonegoro, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu malam (23/2/2020). - Istimewa
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Maulid dan Tasyakur Hari Lahir Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) ke-66 di GOR Soemantri Brojonegoro, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu malam (23/2/2020). - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyesalkan kekerasan antarumat beragama yang terjadi di India awal pekan ini. Dia menekankan perlunya membangun teologi kerukunan antarumat di seluruh dunia.

Wakil Kepala Negara tersebut mengatakan kekerasan berlatarbelakang agama seharusnya tidak pernah terjadi. Indonesia sebutnya menjadi negara yang ingin membangun kerukunan antarumat beragama di seluruh dunia.

"Karena itu kita bercita-cita ingin membangun pertemuan tokoh-tokoh agama dunia. Islam, Kristen, Katolik, Protestan kemudian Hindu. Perlakuan terhadap muslim [di India] ini seharusnya tidak ada," katanya di Jakarta Convention Center, Sabtu (29/2/2020).

Selain itu, dia menyebut kekerasan juga dialami muslim Rohingya di Myanmar. Pun demikian, dia berharap tidak ada lagi paham radikalisme dan sikap intoleran di masyarakat muslim.

"Tapi juga jangan ada lagi islamophobia di Barat," ujarnya.

Dia menuturkan, perlu dibangun teologi kerukunan secara global untuk menekan potensi konflik antaragama. Selain itu, narasi keagamaan juga perlu ditingkatkan untuk menjamin sebuah kerukunan.

Adapun kekerasan di India dipicu adanya Undang-Undang Kewarganegaraan India yang hanya memberi status kewarganegaraan bagi imigran yang menerima persekusi di negaranya dengan syarat beragama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Muslim.

Regulasi ini disahkan pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusungnya, Bhratiya Janata (BJP) dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat muslim.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kerukunan beragama wapres ma'ruf amin
Editor : Rio Sandy Pradana
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top