Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memberikan kata sambutan dalam Devcon/Digital Economy Summit 2020, Kamis (27/2/2020). Di depan perusahaan teknologi raksasa seperti Microsoft dan lainnya, Presiden 'jualan' ibu kota baru. Disebutkan bahwa ibu kota baru akan mengimplementasikan teknologi digital serta bebas banjir dan macet.
Jokowi mengajak seluruh tamu undangan dalam acara tersebut untuk ikut andil dalam kisah pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. "Peluangnya sangat terbuka lebar, termasuk di dalamnya nanti dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur," kata Presiden dalam kata sambutannya.
Menurut Jokowi, kebijakan relokasi ibu kota akan menjadi lompatan besar bagi sejarah digitalisasi Indonesia. Ibu kota baru akan sepenuhnya menggunakan teknologi digital dan meninggalkan teknologi analog.
"Oleh sebab itu saya mengundang para hadirin di sini dan industri teknologi dunia untuk mengambil peran dalam transformasi ini," kata Presiden.
Sebelumnya Presiden sempat menyampaikan keinginannya agar ibu kota baru memiliki kluster khusus riset dan teknologi kelas dunia. Dia mencontohkan Sillicon Valley di Amerika Serikat yang menjadi rumah bagi banyak perusahaan teknologi raksasa.
Seperti diketahui ibu kota negara baru akan dibangun berdasarkan kluster. Setiap kluster akan memiliki fungsi masing-masing.
Baca Juga
Namun, pemerintah belum dapat sepenuhnya menarik investor secara nyata karena master plan pembangunan ibu kota baru belum rampung. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan master plan rampung pada pertengahan tahun ini. Dengan demikian pembangunan secara masif dapat mulai dilakukan pada tahun depan.
Dalam perencanaan awal, pembangunan ibu kota baru akan menelan biaya Rp466 triliun. Sebanyak Rp96 triliun berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan swasta kebagian Rp120 triliun. Sisanya, atau Rp230 triliun diperoleh melalui mekanisme kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Pada tahun ini Jokowi menargetkan pembangunan infrastruktur dasar segera dimulai. Oleh karena itu pembiayaan ibu kota baru harus segera diselesaikan. "Pemetaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerjasama KPBU, serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung," katanya.
