Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPK Tetapkan Eks Sekretaris MA Nurhadi dan 2 Tersangka Lain sebagai Buronan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buronan.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 13 Februari 2020  |  22:53 WIB
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman memasuki mobil usai diperiksa KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/5). Nurhadi diperiksa sekitar 8 jam sebagai saksi untuk tersangka Dody Ariyanto Supeno dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. - ANTARA
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman memasuki mobil usai diperiksa KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/5). Nurhadi diperiksa sekitar 8 jam sebagai saksi untuk tersangka Dody Ariyanto Supeno dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buronan.

Tak hanya itu, KPK juga menetapkan DPO untuk dua tersangka lain, yakni Rezky Herbiyono yang juga menantu Nurhadi dan Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Tiga orang tersebut diduga melakukan tindak pidana korupsi, atau menerima hadiah atau janji terkait pengurusan suatu perkara.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan dalam proses DPO tersebut, KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri tertanggal 11 Februari 2020 untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap tersangka tersebut.

Dia mengatakan KPK akan bertindak tegas dan terus memproses perkara ini dan akan melakukantindakan tegas sesuai hukum terhadap pihak-pihak yang tidak koperatif ataupunjika ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan obstruction of justice atau menghalang-halangi hukum.

"Sangat jelas di sana ancaman pidananya [merintangi penyidikan] adalah minimal tiga tahun dan maksimal 12 tahun atau dan denda Rp150 juta atau paling banyak Rp600 juta,"katanya, Kamis (13/2/2020) malam.

Selain itu, KPK juga membuka akses penerimaan informasi keberadaan terangka untuk melaporkan kepada kantor kepolisisan terdekat atau menginformasikan kepada KPK melalui call center di 198.

Nurhadi diduga menerima gratifikasi atas tiga perkara di pengadilan. Dia disebut menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT MIT serta suap/ gratifikasi dengan total Rp46 miliar.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara OTT dalam kasus pengaturan perkara di Mahkamah Agung pada 2016.

Ketika itu, KPK menggelar operasi tangkap tangan yang menjerat Edy Nasution selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan pegawai PT Artha Pratama, Doddy Aryanto Supeno.

Tim KPK pun telah mendalami sejauh mana peran istri Nurhadi, Tin Zuraida dalam kasus tersebut. Rumah Tin dan Nurhadi di bilangan Hang Lekir, Jakarta Selatan tak lepas dari geledah penyidik KPK. Saat penggeledahan, Tin diduga merobek-robek sejumlah dokumen dan membuangnya ke toilet. Dalam penindakan tersebut KPK menyita uang Rp1,7 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam sidang dengan terdakwa Dody Aryanto Supeno di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 15 Agustus 2016. Dalam sidang itu, Nurhadi bersaksi untuk Doddy.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK mahkamah agung buronan
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top