Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Usai Brexit, Inggris-Uni Eropa Mulai Perundingan

Inggris dan Uni Eropa bersiap memulai perundingan mereka atas kesepakatan perdagangan usai Brexit resmi berlaku pada 1 Februari 2020.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 03 Februari 2020  |  06:56 WIB
Misi Diplomatik Inggris untuk Indonesia dan Asean saat berkunjung ke Asean Secretariat - Dok. Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia
Misi Diplomatik Inggris untuk Indonesia dan Asean saat berkunjung ke Asean Secretariat - Dok. Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Inggris dan Uni Eropa bersiap memulai perundingan mereka atas kesepakatan perdagangan usai Brexit resmi berlaku pada 1 Februari 2020. Selama 11 ke depan Inggris dan blok ekonomi itu akan berada dalam masa transisi dengan negosiasi yang berisiko berakhir dengan kegagalan yang merusak ekonomi pada akhir tahun.

Dalam pidatonya yang akan dibacakan di London hari ini, Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan pihaknya tidak akan menerima permintaan Brussels untuk megikuti peraturan pasar tunggal blok ekonomi itu dan keputusan pengadilannya. Jika hal itu tetap dipaksakan, dia akan mengancam akan meninggalkan pembicaraan dengan UE.

Dia akan memberi tahu para duta besar Uni Eropa bahwa perjanjian perdagangan yang komprehensif itu setidaknya sebaik yang telah dicapai UE dengan Kanada. Namun, Jonhson juga bersikeras bahwa Inggris akan baik-baik saja bahkan tanpa kesepakatan semacam itu.

Segera setelah Johnson selesai berbicara, kepala negosiator Brexit untuk Uni Eropa, Michel Barnier dijadwalkan untuk menetapkan posisi negosiasi yang direncanakan dengan pidato di Brussels.

Pidato Johnson menandai dimulainya 11 bulan perundingan yang sulit, dengan hubungan yang sudah tegang. Setelah 3 tahun perundingan buruk tentang penarikan politik Inggris, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa para pihak dapat berjuang untuk menghindari perubahan dalam pengaturan perdagangan mereka mulai 2021.

Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan akan menjadi tidak mungkin untuk menandatangani perjanjian penuh sebelum batas waktu akhir tahun.

Tim Johnson, sementara itu, telah tegas menolak apa yang dilihatnya sebagai tuntutan tidak adil dari pihak UE. Perdebatan utamanya adalah apakah Inggris harus mendaftar pada peraturan pasar tunggal blok itu dengan imbalan akses ke perdagangan bebas tarif.

"Tidak perlu perjanjian perdagangan bebas untuk melibatkan penerimaan aturan UE tentang kebijakan persaingan, subsidi, perlindungan sosial, lingkungan, atau hal serupa lainnya yang harus diwajibkan untuk menerima peraturan Inggris dari UE," kata Johnson dalam pidato yang akan dibacakan di London, dilansir Bloomberg, Senin (3/2/2020).

Sementara itu, Inggris ingin Uni Eropa memperlakukannya dengan setara dalam negosiasi. Dalam pidatonya kepada eksekutif bisnis dan diplomat pada hari Senin, Johnson akan menunjukkan bahwa Uni Eropa berulang kali menawarkan kepada Inggris pilihan antara keanggotaan gaya Norwegia dari pasar tunggal blok itu, yang akan membutuhkan menjaga peraturan Brussels, atau perdagangan bebas gaya Kanada. Johnson akan menegaskan dia memilih yang terakhir.

Namun jika tidak ada kesepakatan perdagangan bebas pada akhir tahun ini, Inggris akan siap untuk mengambil pengaturan yang lebih longgar seperti Australia.

Hal itu akan melibatkan bisnis dengan persyaratan World Trade Organization (WTO) di sebagian besar wilayah dengan tarif barang, sementara proses akan disepakati untuk mengurangi beberapa hambatan regulasi.

"Pilihannya dengan tegas bukan 'kesepakatan atau bukan-kesepakatan'. Pertanyaannya adalah apakah kita menyetujui hubungan perdagangan dengan UE yang sebanding dengan Kanada - atau lebih seperti Australia," kata Johnson

Sementara itu, di Brussel, Barnier akan menetapkan posisi UE dalam perundingan dan akan menguraikan bagaimana hubungan Inggris dengan standar Eropa. Dia juga akan mengklarifikasi peran pemerintah Inggris untuk Pengadilan Eropa, hal yang berisiko memicu perdebatan di masa-masa awal perundingan.

Meskipun keputusan Johnson untuk memberikan tenggat waktu akhir tahun pada negosiasi membuat perjanjian komprehensif menjadi mustahil di mata para pejabat UE, Barnier masih akan mempublikasikan posisi UE untuk setiap area di mana blok melihat kemungkinan kerjasama. Strategi ini perlu ditandatangani oleh 27 negara anggota Uni Eropa bulan ini sebelum negosiasi dengan Inggris dapat dimulai.

Tantangan bagi Barnier selain menjaga kepentingan 27 negara anggota, adalah memastikan UE memahami apa ambisi utama Inggris. Ada beberapa kekhawatiran bahwa UE menuntut komitmen penyelarasan aturan yang ketat sebagai imbalan atas jenis hubungan perdagangan yang dekat yang akan dilupakan oleh Johnson.

Menteri Luar Negeri Dominic Raab memperkuat poin bahwa tidak akan ada keselarasan pada peraturan dalam kesepakatan perdagangan bebas. Berbicara di Sky News, dia mengatakan berharap kedua belah pihak untuk memenuhi komitmen untuk mendapatkan kesepakatan gaya Kanada. Secara terpisah, Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar sepakat bahwa jenis kesepakatan itu mungkin.

"Jika kita akan memiliki perdagangan bebas kuota bebas tarif, perlu ada lapangan bermain yang adil," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

inggris Brexit
Editor : Hafiyyan
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top