Bisnis.com, JAKARTA-Setelah 47 tahun bersama Uni Eropa, Inggris akhirnya resmi berpisah jalan.
Layaknya perpisahan dalam lembaga pernikahan, Inggris dan Uni Eropa ternyata harus mengurus 'gono-gini' yang menghabiskan waktu tiga setengah tahun.
Perpisahan yang dikenal dengan istilah 'Brexit' ini dimulai dari sebuah referendum pada 23 Juni 2016. Brexit adalah singkatan dari Britain dan Exit.
Adapun, Referendum tersebut ditempuh Inggris untuk memutuskan apakah negara ini harus tetap bergabung bersama Uni Eropa atau keluar dari keanggotaan. Hasilnya mengejutkan dunia. Separuh lebih warga Inggris memilih 'keluar' dari Uni Eropa.
Per 1 Februari 2020, Britania Raya resmi keluar dari blok ekonomi tersebut. Sebuah perjalanan penuh kemelut dan perdebatan politik.
Berikut ini timeline yang disusun Bisnis dari berbagai sumber terkait dengan proses Brexit, sejak referendum hingga hari-H Inggris resmi keluar dari Uni Eropa:
Baca Juga
- 23 Juni 2016
Inggris melakukan referendum untuk memutuskan kejelasan soal keanggotaannya di Uni Eropa. Keluar dari Uni Eropa atau tetap bersama blok tersebut.
Hasilnya sebanyak 52% suara memilih keluar dan 48% memilih tetap bersama.
- 24 Juni 2016
Perdana menteri David Cameron yang menjabat saat itu memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan ini diambil karena dirinya mendukung kampanye Inggris tetap bergabung dalam Uni Eropa.
Dalam pidato pengunduran dirinya, Cameron menyampaikan kepada warga Inggris bahwa negara ini harus bersiap untuk melakukan negosiasi dengan Uni Eropa terkait dengan keputusan referendum tersebut.
- 13 Juli 2016
Theresa May terpilih sebagai perdana menteri Inggris mengantikan David Cameron. Sementara itu, David Davis ditunjuk sebagai menteri Brexit.
- 27 Juli 2016
Mantan menteri luar negeri Perancis Michel Barnier ditinjuk sebagai Kepala Negosiator Brexit.
- 17 Juli 2017
Pembicaraan dengan Uni Eropa di mulai di Brussels.
- 8 Desember 2017
Theresa May ajukan syarat kepada Uni Eropa.
- 19 Maret 2018
Inggris dan Uni Eropa merilis draf perjanjian Brexit.
- 6 July 2018
Theresa May ajukan rencana 'soft Brexit'. Soft Brexit artinya Inggris tetap menjalin hubungan dekat dengan Uni Eropa. Dalam praktiknya, Inggris tetap berada dalam pasar tunggal Uni Eropa, seperti Norwegia dan mengikuti sistem kepabeanannya, seperti Turki.
- 8 Juli 2018
Menteri Brexit David Davis mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk protes.
- 9 Juli 2018
Menteri luar negeri Boris Johnson mengikuti langkah David Davis. Langkah keduanya diikuti oleh sebanyak 16 menteri lainnya.
- 21 September 2018
Pemimpin Uni Eropa menghiraukan Theresa May dalam pertemuan di Uni Eropa di Salzburg.
- 29 November 2018
Inggris dan Uni Eropa mencapai kesepakatan Brexit di Brussels. Kesepakatan ini ditandatangani oleh 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa.
- 15 Januari 2019
Parlemen Inggris menolak hasil kesepakatan Brussels tahun lalu.
-30 Januari 2019
Memberikan mandat kepada Theresa May untuk kembali ke Brussels guna mencari alternatif kesepakatan terkait dengan 'Irish backstop'.
- 20 Maret 2019
Theresa May meminta Uni Eropa untuk menunda Brexit hingga 30 Juni 2019.
- 21 Maret 2019
Uni Eropa memberikan dua opsi perpanjangan, 22 Mei jika perjanjian disepakati dan 12 April jika gagal disepakati.
- 23 Juli 2019
Boris Johnson menang kontestasi dan diangkat sebagai Perdana Menteri Inggris sehari setelah kemenangannya.
- 19 Agustus 2019
Boris Johnson mengeluarkan permohonan resmi kepada Uni Eropa untuk mengabaikan Irish backstop. Uni Eropa menolak.
- 28 Agustus 2019
Ratu Elizabeth II membekukan parlemen selama lima minggu.
- 5 September 2019
Boris Johnson mengungkapkan dirinya lebih baik mati daripada harus meminta perpanjangan Brexit kepada Uni Eropa.
- 3 Oktober 2019
Inggris mengirimkan rencana baru Brexit ke Uni Eropa, termasuk penghapusan masalah soal Irish Backstop.
- 23 Januari 2020
Draf undang-undang pengunduran diri Inggris resmi disahkan menjadi undang-undang.
- 29 Januari 2020
Parlemen Inggris resmi menyetujui kesepakatan 'perceraian' Brexit.
- 1 Februari 2020
Inggris resmi keluar dari Uni Eropa. Masa transisi Brexit berlaku dalam 11 bulan hingga Desember 2020.
Pada malam jelang 1 Februari 2019, Boris Johnson akan mengadakan pesta kembang api di depan Downing Street. Adapun, pesta tersebut akan menyedot dana hingga 200.000 poundsterling.
Setelah Brexit, Boris Johnson menyerukan agar seluruh warga dan kelompok di Inggris untuk kembali bersatu.
