Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, meminta Kementerian Luar Negeri untuk mendesak Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengagendakan sidang darurat menyikapi Peta Jalan Damai Israel-Palestina usulan Presiden AS Donald Trump.
Menurutnya, dasar penolakan itu adalah Pasal 24 Piagam PBB yang menjelaskan DK bertugas sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional.
“Amerika Serikat dan Israel telah membuat peta jalan damai sepihak yang berbau konspirasi dua orang yang bermasalah di negerinya sehingga hal itu perlu segera dibahas dalam agenda DK-PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional,” kata Kharis kepada wartawan, Rabu (29/1/2020).
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Trump yang saat ini terancam pemakzulan dan Netanyahu yang terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di pengadilan Israel, jelas sebagai upaya konspirasi kotor yang membahayakan perdamaian dunia.
“Peta jalan damai buatan AS dan Israel ini jelas memicu ketegangan baru bagi keamanan kawasan. Presiden Palestina jelas menolak usulan sepihak itu dan wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi saat ini,” kata Kharis.
Perlu diketahui Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB dan sempat memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei tahun 2019 dan pada Agustus-September 2020 akan kembali menjabat.
Baca Juga
Setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan.
“Indonesia harus mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika seperti status Yerusalem yang dijadikan ibu kota sepihak oleh Israel, pemukiman ilegal di Tepi Barat dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel,” katanya.
Karena itu, sangat jelas sekali peta jalan damai yang dibuat tanpa kehadiran perwakilan Palestina itu merusak perdamaian di Palestina dan Indonesia harus menolak.
