Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR: Indonesia Harus Tolak Peta Jalan Damai Palestina-Israel Buatan Trump

Kementerian Luar Negeri diminta mendesak Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengagendakan sidang darurat menyikapi Peta Jalan Damai Israel-Palestina usulan Presiden AS
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 29 Januari 2020  |  18:55 WIB
Turis berjalan di biara Yerusalem Baru di Istra di luar Moskow, Rusia - REUTERS / Maxim Shemetov
Turis berjalan di biara Yerusalem Baru di Istra di luar Moskow, Rusia - REUTERS / Maxim Shemetov

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, meminta Kementerian Luar Negeri untuk mendesak Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) mengagendakan sidang darurat menyikapi Peta Jalan Damai Israel-Palestina usulan Presiden AS Donald Trump.

Menurutnya, dasar penolakan itu adalah Pasal 24 Piagam PBB yang menjelaskan DK bertugas sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional.

“Amerika Serikat dan Israel telah membuat peta jalan damai sepihak yang berbau konspirasi dua orang yang bermasalah di negerinya sehingga hal itu perlu segera dibahas dalam agenda DK-PBB karena dapat mengancam perdamaian internasional,” kata Kharis  kepada wartawan, Rabu (29/1/2020).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Trump yang saat ini terancam pemakzulan dan Netanyahu yang terjerat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di pengadilan Israel, jelas sebagai upaya konspirasi kotor yang membahayakan perdamaian dunia.

“Peta jalan damai buatan AS dan Israel ini jelas memicu ketegangan baru bagi keamanan kawasan. Presiden Palestina jelas menolak usulan sepihak itu dan  wajar bila Indonesia meminta anggota DK-PBB untuk membahas apa yang terjadi saat ini,” kata Kharis.

Perlu diketahui Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB dan sempat memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei tahun 2019 dan pada Agustus-September 2020 akan kembali menjabat.

Setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan.

“Indonesia harus mengoptimalkan posisinya saat ini di DK PBB, banyak resolusi PBB yang dilanggar dalam peta usulan Amerika seperti status Yerusalem yang dijadikan ibu kota sepihak oleh Israel, pemukiman ilegal di Tepi Barat dan banyak kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel,” katanya.

Karena itu, sangat jelas sekali peta jalan damai yang dibuat tanpa kehadiran perwakilan Palestina itu merusak perdamaian di Palestina dan Indonesia harus menolak.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

palestina israel Donald Trump
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top