PKS: Panja Jalan, Pansus Jiwasraya Tetap Diupayakan

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya tetap menginginkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengusut tuntas kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 29 Januari 2020  |  18:49 WIB
PKS: Panja Jalan, Pansus Jiwasraya Tetap Diupayakan
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bersama Ketua Fraksi DPR PKS Jazuli Juwaini. - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya tetap menginginkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengusut tuntas kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, meski panitia kerja (panja) untuk mengusut kasus tersebut telah terbentuk

Penegasan itu disampaikan Jazuli saat membuka diskusi bertajuk “Skandal Jiwasraya, Ada apa dengan BUMN” di ruang Fraksi PKS, Rabu (29/1/2020).

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra menyebutkan pembentukan Pansus akan memakan waktu lama sehingga langkah yang paling memungkinkan adalah panja.

“Kewenangan panja tidak seluas pansus. Panja tidak bisa melintasi berbagai macam komisi, lembaga dan kementerian terkait seperti pansus. Panja tidak luas, tidak dalam dan tidak transparan,” ujarnya menegaskan.

Dia menilai, dengan pansus akan lebih mengungkap secara tuntas motif di balik kasus Jiwasraya seperti apa. Jazuli juga menepis anggapan bahwa pansus lebih bertujuan politik sebagaimana disuarakan sejumlah kalangan.

Menurutnya, terlalu jauh kalau menilai pembentukan Pansus bertujuan politik, apalagi pemilu masih jauh. Apalagi, pembentukan pansus memang kerja politik untuk kepentingan rakyat selain hak setiap fraksi yang ada di DPR.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengatakan ada indikasi fraud yang terorganisir dan pola kecurangan pada sektor keuangan yang kompleks terkait kasus Jiwasraya.

Indikasi fraud yang berlangsung lama juga terkait dengan kelemahan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham negara.

Karena itu, ujarnya, Kementerian BUMN harus bertanggung jawab atas kasus yang merugikan negara belasan triliun rupiah tersebut.

Terkait Pansus Jiwasraya, Anis mengatakan bahwa panitia khusus itu merupakan bukti bahwa negara hadir melindungi rakyatnya. Selain itu, pansus juga adalah bukti keseriusan DPR sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya, katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pks, jiwasraya

Editor : Nancy Junita
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top