Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemerintah Harus Lakukan Hal Ini untuk Cegah Abu Sayyaf Culik Nelayan Indonesia

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta pemerintah untuk memperkuat armada keamanan laut untuk mencegah penculikan para nelayan asal Indonesia.
Rayful Mudassir
Rayful Mudassir - Bisnis.com 22 Januari 2020  |  07:50 WIB
Nelayan tradisional menarik pukat darat saat menangkap ikan di perairan Pantai Kampung Jawa, Banda Aceh, Aceh, Kamis (2/1/2020). Hasil tangkapan nelayan tradisional di daerah itu menurun karena perairan berlumpur dan dipenuhi sampah. - ANTARA /Ampelsa
Nelayan tradisional menarik pukat darat saat menangkap ikan di perairan Pantai Kampung Jawa, Banda Aceh, Aceh, Kamis (2/1/2020). Hasil tangkapan nelayan tradisional di daerah itu menurun karena perairan berlumpur dan dipenuhi sampah. - ANTARA /Ampelsa

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta pemerintah untuk memperkuat armada keamanan laut untuk mencegah penculikan para nelayan asal Indonesia. 

Selain penguatan armada laut, pemerintah juga diminta untuk memiliki alat teknologi informasi guna memantau nelayan Indonesia.

“Jika ada alat itu maka armada pengaman laut kita bisa mengejar dan mengingatkan kapal nelayan kita untuk tidak memasuki perairan negara lain,” katanya kepada Bisnis, Rabu (22/1/2020). 

Lima orang warga negara Indonesia (WNI) diculik oleh kelompok militan Abu Sayyaf pada Kamis pekan lalu. Mereka merupakan nelayan di kapal asal Malaysia. Kelompok Abu Sayyaf menangkap mereka di Perairan Sabah, Malaysia. 

Setelah penangkapan itu, para nelayan diduga dibawa ke Filipina Selatan, basis kelompok militan tersebut. Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan langkah strategis menanggapi penculikan tersebut. 

Menurut Nasir Djamil, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan Malaysia. Pasalnya, penculikan dilakukan kelompok Abu Sayyaf di perairan dan kapal milik negara tetangga. 

“Tentu wajib hukumnya untuk menjalin kerja sama dengan Malaysia untuk menyelesaikan masalah ini,” terangnya.

Di sisi lain, dia menilai, posisi Indonesia memang dilematis. Satu segi, apabila pemerintah melakukan pendekatan militer, maka akan berisiko pada kondisi tersandera. Akan tetapi, apabila menggunakan diplomasi dan tebusan, maka akan berdampak tidak baik bagi Indonesia. 

“Jika kita gunakan pendekatan militer risikonya sandera bisa berpotensi kehilangan nyawa. Jika menggunakan diplomasi dan tebusan, berarti kita mengakui kehebatan penjahat yang menyandera WNI kita.”

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pemerintah sedang mencari solusi terkait penculikan WNI yang terus menerus terjadi. 

Dia menyebut pemerintah akan memikirkan penyelesaian jangka panjang untuk menghentikan serangan tak berkesudahan dari kelompok itu. 

Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan komunikasi dengan Filipina dan Malaysia.

“Mungkin ada operasi bersama, mungkin  patroli bersama, ada penyergapan bersama bisa macam-macam lah itu,” terang Mahfud.

 

 

 

 

 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr penculikan
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top