Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Tito Berarap Kemendagri Raih Opini WTP dari BPK

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 21 Januari 2020  |  21:49 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). - ANTARA /Dhemas Reviyanto
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). - ANTARA /Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tentunya kita mengharapkan hasil yang baik dari Pemeriksaan BPK RI tahun ini, sehingga Kementerian Dalam Negeri dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (21/1/2020).

Dia mengatakan dirinya juga berharap, Laporan Keuangan di lingkungan BNPP dapat tersusun, teradministrasi dan tertata dengan baik. Alhasil BNPP dapat memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-5, secara berturut-turut.

Menurut dia dalam proses pemeriksaan, pentingnya komunikasi dan koordinasi positif antara Kementerian dan BPK RI sehingga dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Tito mengatakan semua permasalahan dapat disampaikan dan didiskusikan antara dua lembaga tersebut sebelum dilakukan pengambilan keputusan.

“Selanjutnya kami akan menyiapkan data dan dokumen sebagaimana permintaan Auditor BPK RI serta proaktif untuk komunikasi dengan Auditor guna menunjang kelancaran jalannya pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019,” ujarnya.

Sementara itu, untuk nilai pagu Anggaran 2019 BNPP yakni sebesar Rp.193,96 Milyar (Rp. 193.968.340.000,-), realisasi Anggaran sebesar Rp 117,48 Milyar (Rp.177.486.090.164,-) atau sebesar 92%.

“Pemeriksaan yang dilakukan rutin setiap tahun oleh BPK RI ini sangat penting agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam menjadikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional sehingga k edepannya akan dinilai lebih positif di masyarakat,” tukasnya.

Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif lainnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Tito Karnavian
Editor : Sutarno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top