Bisnis.com, JAKARTA - Dubes Iran untuk Indonesia menceritakan kondisi terakhir ketegangan antara negara itu dengan Amerika Serikat. Iran menyebut sanksi ekonomi yang diterima dari sekutu Amerika Serikat untuk negara itu sebagai terorisme perekonomian.
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Azad mengatakan seluruh negara ingin mengetahui keadaan terakhir terkait dengan perkembangan di kawasan Timur Tengah.
"Seperti yang diketahui Iran ditekan secara perekonomian yang luar biasa yang kami namakan terorisme perekonomian. Begitu juga iran diserang oleh AS [yaitu] Mayjen Qasem Soleimani diteror oleh mereka," katanya usai pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Setelah melewati masa berkabung tiga hari sepeninggal orang kepercayaan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei itu, Iran langsung memberi respon dengan melancarkan serangan roket ke pangkalan militer AS di Irak.
Meski membalas serangan AS, namun Azad menyebut negaranya tidak akan ingin berperang atau memulai sebuah serangan. Dalam kondisi saat ini, Iran juga telah membentuk forum dialog guna mengajak seluruh negara kawasan untuk menjaga keamanan dan perdamaian.
Mohammad Azad mengunjungi kantor dinas Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sekitar pukul 11.25 WIB. Kunjungan tersebut hanya berlangsung sekitar 45 menit.
Baca Juga
"Banyak hal yang kami diskusikan. Seperti yang diketahui indonesia telah melakukan hubungan diplomatik sejak 1950 dan tahun 2020 kami akan merayakan hubungan diplomatik dan tentu ingin meningkatkan kerja sama kami dengan Indonesia di berbagai dimensi," tuturnya.
Kunjungan terakhir pemerintah Iran berlangsung sekitar lima bulan lalu dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif ke Indonesia lima bulan lalu. Dia menyebut tahun ini giliran Menlu Retno LP Marsudi untuk bertandang ke Iran.
Dubes Iran menyebut pemerintah Ayatollah Ali Khamenei akan terus menjalin kerja sama dengan Indonesia termasuk di bidang pertahanan. Iran masih menunggu jadwal Menhan Prabowo untuk melakukan pertemuan.
