Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Sore Ini MK Dijadwalkan Gelar Uji Materi UU KPK Hasil Revisi

Pada November 2019, lima orang mantan pimpinan komisi antirasuah yakni Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, Muhammad Jasin, dan Erry Riyana menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK).
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 08 Januari 2020  |  12:34 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) berencana menggelar sidang pertama uji materi terhadap UU KPK hasil revisi yakni UU No. 19 Tahun 2019. - Jaffry Prabu
Mahkamah Konstitusi (MK) berencana menggelar sidang pertama uji materi terhadap UU KPK hasil revisi yakni UU No. 19 Tahun 2019. - Jaffry Prabu

Kabar24.com, JAKARTA — Sidang uji materi terhadap UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kefdua Atas UU No. 30 Tahun 2022 tentan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mahkamah Konstitusi rencananya akan digelar pada hari ini, Rabu (8/1/2020).

Kurnia Ramadhana dari Tim Advokasi UU KPK mengatakan bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, kegiatan tersebut digelar Rabu (8/1/2019), pukul 15.00 WIB. Menurutnya, uji materi UU KPK kali ini berfokus pada ranah formil.

“Jadi belum masuk pada isu substansi, namun lebih menyoroti tentang proses pembahasan dan pengesahan yang dipandang mengandung banyak persoalan krusial,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pada November 2019, lima orang mantan pimpinan komisi antirasuah yakni Agus Rahardjo, Laode Muhamad Syarif, Saut Situmorang, Muhammad Jasin, dan Erry Riyana menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka mempersoalkan ranah formil UU KPK tersebut.

“Tidak hanya mereka, tokoh antikorupsi lainnya pun turut menjadi pemohon pada proses tersebut,” jelas Kurnia.

Sejauh ini, Pemerintah tengah menyiapkan tiga draft Peraturan Presiden (Perpres) yang merupakan aturan turunan dari UU tersebut.

Transparency International Indonesia (TII) mengkritik salah satu pasal dalam draf Peraturan Presiden tentang organisasi dan tata kerja pimpinan dan organ pelaksana pimpinan komisi.

Dalam bab 1 mengenai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pasal 1 di draf itu menyatakan bahwa pimpinan KPK merupakan pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertangggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara. Transparency International Indonesia (TII) mengkritik hal tersebut.  

"Alih-alih memenuhi harapan publik untuk menguatkan KPK dengan mengeluarkan Perppu [Peraturan Pengganti Undang-Undang], saat ini justru Presiden malah berencana mengeluarkan Perpres yang menjadikan KPK di bawah Presiden dan setara kementerian," ujar aktivis TII Wawan Suyatmiko

Dia mengatakan dengan menempatkan KPK setara kementerian dan bertanggung jawab pada Presiden secara langsung justru menjauhi semangat pembentukan KPK sejak awal. Hal ini pun rawan dengan konflik kepentingan.

Selain itu, hal ini juga tidak sesuai dengan mandat United Nations Convention against Corruption (UNCAC)/Konvensi PBB Antikorupsi, The Jakarta Principles, dan Colombo Commentary. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK mk mahkamah konstitusi revisi uu kpk
Editor : Stefanus Arief Setiaji

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top