Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menegaskanIndonesia bisa saja meninjau kembali investasi China di Indonesia kalau negara itu masih ngotot melakukan intervensi di wilayah Kepulauan Natuna, Provinsi Riau.
Menurutnya, apa yang dilakukan oleh China dengan masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna telah berulang kali dilakukan.
Hal itu, ujarnya, menunjukkan tidak adanya niat baik untuk mematuhi batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun aturan internasional.
“Kalau memang China tidak mau mematuhi aturan soal perbatasan itu, kalau perlu bisa dilakukan peninjauan kembali investasi mereka di Indonesia,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/1). Hanya saja, ujarnya, langkah diplomatik harus menjadi upaya pertama yang dilakukan sesuai dengan aturan internasional.
Syarief mengatakan China telah telah melakukan pelanggaran melalui kapal-kapal mereka di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Padahal, ZEE Indonesia itu telah ditetapkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 sehingga China harus mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.
“Kita juga melihat sengketa perbatasan dengan Filipina. Meski Filipina memenanhgkan sengketa perbatasan, namun China tetap tidak patuh,” ujarnya.
Menurut politisi Partai Demokrat itu, selain meninjau kembali investasi China di Indonesia, perlu juga dilakukan pemanggilan Duta Besar China untuk Indonesia.
Menurutnya, pemanggilan diplomat China itu bertujuan untuk melakukan konsultasi agar persoalan yang dilakukan oleh China tersebut menjadi jelas. Menurutnya, untuk tahap ini belum perlu dilakukan pengusiran Duta Besar China dari Indonesia, akan tetapi cukup dipanggil untuk konsultasi terlebih dahulu.
Sebelumnya Presiden Joko angkat bicara soal perbedaan sikap para menterinya soal masuknya kapal nelayan dan kapal coast guard China ke wilayah perairan Natuna.
Jokowi menyampaikan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.
"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka kemarin.
