Bisnis.com, JAKARTA – China dan Rusia meminta Dewan Keamanan PBB mencabut larangan Korea Utara mengekspor produk kerajinan, makanan laut dan tekstil, menurut rancangan resolusi dalam satu langkah yang disebut Rusia bertujuan untuk mendorong pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.
Draft tersebut juga menyerukan pencabutan atas larangan bagi warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri dan penghentian persyaratan bagi semua pekerja tersebut untuk dipulangkan pada minggu depan. Selain itu draft tersebut meminta pembebasan proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi PBB.
Akan tetapi belum jelas kapan atau apakah rancangan resolusi dapat diajukan ke pemungutan suara di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia atau Cina untuk lolos disetujui.
“Kami tidak terburu-buru,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia seperti dikutip Reuters, Selasa (17/12). Dia menambahkan bahwa negosiasi dengan anggota dewan akan dimulai pada hari ini.
Menurutnya sanksi yang mereka usulkan untuk dicabut "tidak terkait langsung dengan program nuklir Korea Utara, namu terkait masalah kemanusiaan".
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya bagi Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan mencabut sanksi terhadap Korea Utara karena negara itu "mengancam akan melakukan provokasi dan menolak untuk bertemu untuk membahas denuklirisasi. Korea Utara juga melanggar larangan penggunaan senjata pemusnah massal dan program rudal balistik.
Baca Juga
Sanksi terhadap industri yang diusulkan Rusia dan China bisa membuat Korut menghasilkan ratusan juta dolar sebagaimana sebelum diberlakukan pada 2016 dan 2017. Tujuannya untuk memotong dana untuk program nuklir dan rudal Pyongyang.
Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis bersikeras bahwa tidak ada sanksi PBB yang harus dicabut sampai Korea Utara menghentikan program-program misil nuklir dan balistiknya. Pyongyang telah dikenai sanksi PBB karena program-program itu sejak 2006.
“Di Korea Utara, seperti di masa lalu, sangat penting bahwa dewan mempertahankan persatuan,” kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusen.
