Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

China dan Rusia Minta PBB Cabut Larangan Ekspor Korea Utara

Draft tersebut juga menyerukan pencabutan atas larangan bagi warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri dan penghentian persyaratan bagi semua pekerja tersebut untuk dipulangkan pada minggu depan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 17 Desember 2019  |  10:46 WIB
Sebuah proyektil ditembakkan selama uji coba rudal Korea Utara dalam gambar tak bertanggal ini yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korea Utara pada 28 November 2019. - Reuters
Sebuah proyektil ditembakkan selama uji coba rudal Korea Utara dalam gambar tak bertanggal ini yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) Korea Utara pada 28 November 2019. - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – China dan Rusia meminta Dewan Keamanan PBB mencabut larangan Korea Utara mengekspor produk kerajinan, makanan laut dan tekstil, menurut rancangan resolusi dalam satu langkah yang disebut Rusia bertujuan untuk mendorong pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.

Draft tersebut juga menyerukan pencabutan atas larangan bagi warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri dan penghentian persyaratan bagi semua pekerja tersebut untuk dipulangkan pada minggu depan. Selain itu draft tersebut meminta pembebasan proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi PBB.

Akan tetapi belum jelas kapan atau apakah rancangan resolusi dapat diajukan ke pemungutan suara di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia atau Cina untuk lolos disetujui.

“Kami tidak terburu-buru,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia seperti dikutip Reuters, Selasa (17/12). Dia  menambahkan bahwa negosiasi dengan anggota dewan akan dimulai pada hari ini.

Menurutnya sanksi yang mereka usulkan untuk dicabut "tidak terkait langsung dengan program nuklir Korea Utara, namu  terkait masalah kemanusiaan".

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa sekarang bukan saatnya bagi Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan mencabut sanksi terhadap Korea Utara karena negara itu "mengancam akan melakukan provokasi dan menolak untuk bertemu untuk membahas denuklirisasi. Korea Utara juga melanggar larangan penggunaan senjata pemusnah massal dan program rudal balistik.

Baca Juga : Harga Emas Hari Ini

Sanksi terhadap industri yang diusulkan Rusia dan China bisa membuat Korut menghasilkan ratusan juta dolar sebagaimana sebelum diberlakukan pada 2016 dan 2017. Tujuannya  untuk memotong dana untuk program nuklir dan rudal Pyongyang.

Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis bersikeras bahwa tidak ada sanksi PBB yang harus dicabut sampai Korea Utara menghentikan program-program misil nuklir dan balistiknya. Pyongyang telah dikenai sanksi PBB karena program-program itu sejak 2006.

“Di Korea Utara, seperti di masa lalu, sangat penting bahwa dewan mempertahankan persatuan,” kata Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusen.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Korea Utara korut
Editor : M. Taufikul Basari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top