Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Menteri Tjahjo Kumolo : Pemetaan Perampingan Birokrasi Rampung Januari 2020

Tahapan untuk perampingan birokrasi ASN memang panjang dan memiliki beberapa tahapan.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com 12 Desember 2019  |  16:29 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkrasi - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkrasi - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso

Kabar24.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mempersiapkan proses perampingan birokrasi aparatur sipil negara (ASN).

Tjahjo mengaku pihaknya sedang memetakan kondisi di kementerian dan lembaga. Dia menargetkan proses perampingan birokrasi akan rampung di awal tahun.

"Kami minta waktu akhir Desember sampai Januari 2020. Pertemuan kami dengan Sekjen dan Sesmen sekretaris lembaga sudah [selesai]. Melalui Wakil Mendagri, kami akan undang Sekda Kabupaten dan Kota," ujarnya di Kantor Wapres RI, Kamis (12/12/2019).

Dia menuturkan tahapan untuk perampingan birokrasi ASN memang panjang dan memiliki beberapa tahapan.

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan tersebut siap untuk melaksanakan mandat Presiden Joko Widodo, khususnya terkait percepatan perizinan dan penerapan inovasi.

Presiden menargetkan seluruh proses perampingan birokrasi dapat selesai pada Juni 2019. Bukan itu saja, Tjahjo menggambarkan pihaknya sudah mulai menyederhanakan birokrasi di Kementerian PAN-RB.

"Kalau di PAN-RB ada surat masuk, [eselon I] langsung buka WA [WhatsApp]. Mau ke pejabat siapa, jadi nggak pakai disposisi, dipercepat proses pengambilan keputusan di semua tingkatan," ungkapnya.

Dia mencontohan salah satu kementerian yang cukup rumit alur birokrasinya, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Menurutnya, Kemendagri memiliki struktur hingga desa-kelurahan yang berbeda karena ada tugas kepala kantor.

Selain itu, Tjahjo tantangan lain terkait urusan arsip atau dokumen karena jumlahnya yang sangat banyak.

"Lama-lama nanti orang gak mau kerja di bagian arsip. Maunya di tenaga-tenaga yang secara fungsional memudahkan dia berkarier,  termasuk tadi Bu Menkeu untuk tenaga bea cukai itu," jelasnya.

Seperti diketahui, Wakil Presiden RI Ma'ruf Aminmemimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di kantor Wapres RI, Kamis (12/12/2019). Rapat tersebut dihadiri MenPan RB Tjahjo Komolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

birokrasi reformasi birokrasi tjahjo kumolo
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top