Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pimpinan KPK Tak Tertarik Bahas Wacana Hukuman Mati Koruptor

Beleid hukuman mati sebetulnya sudah termaktub di pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor).
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 10 Desember 2019  |  23:19 WIB
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) bersiap memberikan keterangan pers mengenai pengembangan perkara dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2017-2018 di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/9/2019). - ANTARA / M Risyal Hidayat
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) bersiap memberikan keterangan pers mengenai pengembangan perkara dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2017-2018 di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/9/2019). - ANTARA / M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku tak tertarik membahas wacana hukuman mati bagi koruptor. 

Bahkan, Wakil Ketua KPK itu mengatakan bahwa wacana hukum mati untuk koruptor merupakan cerita lama. Beleid hukuman mati sebetulnya sudah termaktub di pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor).

Ucapan Saut sekaligus menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa hukuman mati bagi koruptor bisa saja diterapkan jika ada kehendak dari masyarakat.

"Sebenarnya itu, kan, cerita lama ya. [Aturan hukuman mati] ada di pasal 2. Tapi di pasal 2 itu, kan, dengan keadaan tertentu. Saya enggak terlalu tertarik bahas itu," ujar Saut, Selasa (10/12/2019).

Adapun pasal yang dimaksud Saut adalah Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor yang pada intinya menyebutkan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku korupsi dalam keadaan tertentu.

Keadaan tertentu tersebut antara lain korupsi dilakukan ketika negara berada dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam, mengulang tindak pidana korupsi atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Saut mengaku lebih tertarik mendorong upaya revisi UU tipikor agar kewenangan KPK lebih luas dalam hal penindakan dan pencegahan. Dia menekankan agar tidak terlalu bermain dalam retorika.

"Makanya saya bilang, jangan terlalu main di retorika-retorika yang seperti itulah. Mainlah yang membuat Indonesia lebih sustain berubah secara substantif," ujarnya 

Menurut Saut, negara-negara lain sudah bergerak ke sisi pencegahan korupsi yang ditanamkan sejak dini ke masyarakatnya melalui nilai-nilai kejujuran dari awal.

"Jadi jangan terlalu masuk ke retorika itu [wacana hukuman mati]. Biar saja jadi wacana, kalaupun mau diubah, kalaupun kita mau melakukan penindakan lebih tegas, itu baik," ujar Saut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top