Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrat menegaskan menolak usulan presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti era Orde Baru.
Hinca menyatakan bahwa hal itu merupakan bentuk pengkhianatan kedaulatan rakyat yang memilih presidennya secara langsung.
"Menolak pemilihan presiden oleh MPR karena hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kehendak rakyat yang ingin memilih langsung presidennya," kata Hinca dalam keterangan tertulis yang dikutip, Selasa (3/12/2019).
Menurut Hinca Pemilihan Presiden oleh MPR merupakan kemunduran demokrasi dan menyakiti rakyat. Dia menyatakan pemilihan presiden secara langsung adalah konsensus bangsa agar era kelam masa lalu tidak lagi terulang.
Hinca juga menegaskan partainya menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dia berpandangan kekuasaan yang terlalu lama dipegang oleh satu orang cenderung disalahgunakan.
"Belajar dari pengalaman sejarah bangsa kita, dua kali masa jabatan Presiden adalah yang paling tepat dan dinilai cukup. Hal ini juga berlaku di banyak negara demokrasi lainnya di dunia," ucapnya
Selain itu partai berlambang bintang Mercy itu menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Menurut Hinca masyaraat daerah punya kesamaan hak untuk memilih pemimpin dan menentukan masa depan daerahnya.
"Karena masyarakat di daerah juga memiliki hak untuk memilih secara langsung pemimpin di daerahnya serta menentukan dan merencanakan masa depan daerahnya," kata Hinca.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membagikan pernyataan sikap Partai Demokrat yang menolak sejumlah wacana itu di media sosial.
Pria yang akrab disapa AHY mengatakan setidaknya ada tiga sikap partainya terkait dengan wacana pemilhan presiden oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Pilkada oleh DPRD, dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Menurut AHY demokrasi Indonesia mundur bila wacana itu terealisasi. Apalagi, bila pemimpin tidak lagi dipilih langsung oleh rakyatnya.
"Demokrasi mundur, kedaulatan rakyat dipasung jika rakyat tidak memilih secara langsung," kata AHY melalui akun twitter-nya @AgusYudhoyono.
Dalam cuitannya itu dia menyatakan bahwa partainya secara tegas menolak tiga hal. Pertama partainya menolak Pemilihan Presiden oleh MPR.
Kedua partainya menolak Pilkada tingkat provinsi, kabupaten, kota yang dipilih tidak langsung atau melalui DPRD.
Terakhir, partainya juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan menyetujui amandemen jika isinya adalah mengubah masa jabatan kepala negara dari maksimal dua kali menjadi tiga periode.
Dia juga tidak sepakat mengembalikan pemilihan presiden dari langsung menjadi melalui MPR.
“Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya]. Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan [saya],” jelasnya di Istana Negara, Senin (2/12/2019).
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
