Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengaku sebagai pimpinan pihaknya belum pernah membicarakan wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang menjadi polemik di masyarakat.
Dia bahkan mengaku kaget karena wacana tersebut muncul di media padahal DPR belum pernah mengagendakan pembahasan terkait persoalan tersebut.
"Dari DPR belum ada pembahasan soal itu, justru saya sebagai Pimpinan DPR kaget dengan wacana yang tiba-tiba muncul di media," kata Azis di Kompleks Parlemen, Selasa (3/12).
Meski membaca di media sosial terkait amendemen terbatas UUD 1945, namun tidak menyangkut periodisasi presiden.
Fraksi Partai Golkar katanya, telah mengeluarkan pandangannya yaitu tidak setuju amendemen UUD. Hal itu tertuang dalam keputusan Fraksi Partai Golkar, katanya.
"Kami mendukung pernyataan Presiden Jokowi terkait periodisasi karena Golkar adalah partai pendukung pemerintah," katanya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan wacana tersebut dimunculkan karena ada pihak yang ingin menjerumuskannya hingga mencari muka kepadanya.
Baca Juga
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya memastikan tidak akan menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden.
PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mengawal spirit reformasi dengan tetap memastikan masa jabatan presiden dan wapres maksimum dua periode dan sesudahnya tidak bisa dipilih kembali.
“Meski PDI Perjuangan terdepan di dalam mengusulkan amendemen terbatas guna menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan memiliki kewenangan di dalam menetapkan haluan negara, namun presiden dan wapres tetap dipilih secara langsung dengan pembatasan masa jabatan maksimum dua periode," kata Hasto.
