Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pemekaran Wilayah : Kecuali Papua, Kata Wapres Ma'ruf Amin Belum Pertimbangkan Daerah Administratif Baru

Pemerintah menganut prinsip bahwa pemekaran wilayah dilakukan pembatasan atau moratorium sehingga dalam kurun 5 tahun mendatang tidak akan ada penambahan daerah administratif baru.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com 28 November 2019  |  17:34 WIB
 Para pemuka masyarakat yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) beraudiensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (28/11/2019). - Bisnis/Anggara Pernando
Para pemuka masyarakat yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP) beraudiensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (28/11/2019). - Bisnis/Anggara Pernando

Kabar24.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak akan membuka ruang untuk pemekaran wilayah otonomi baru di tengah rencana merealisasikan penambahan provinsi di Papua.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah menganut prinsip bahwa pemekaran wilayah dilakukan pembatasan atau moratorium sehingga dalam kurun 5 tahun mendatang tidak akan ada penambahan daerah administratif baru.

"Ini [penambahan provinsi di Papua] bukan baru. Kan sudah lama [prosesnya, ini] yang belum direalisasikan," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Kendala pemekaran di Papua yakni belum adanya kesepakatan di Majelis Rakyat Papua. Untuk itu, sesuai Undang-undang Otonomi Khusus Papua, kesepakatan itu harus terpenuhi lebih dahulu.

"Karena itu perlu ada dialog kesepakatan. MRP itu [audiensi ke kantor Wapres hari ini] mengatakan kalau ada pemekaran dikonsultasikan dengan MRP," katanya.

Ketua Majelis Ulama non aktif itu menyebutkan saat ini terdapat 300 daerah yang mengajukan diri membentuk wilayah otonomi baru. Dengan kondisi ini maka pemerintah memastikan tidak ada wilayah baru yang disiapkan di luar yang sedang berproses.

"Wah itu, masalah itu kalau satu dibuka [moratoriumnya], membuka yang lain nuntut," katanya.

Sementara menjelang HUT OPM pada 1 Desember mendatang, Ma'ruf menyebutkan penambahan pasukan bersiaga merupakan upaya menjaga kondisi ketertiban di tengah masyarakat.

"Kalau kondisinya sudah kondusif pasti ditarik. Itu sementara saja, mengatasi keadaan saja," katanya.

Menurutnya pemerintah selalu mengupayakan upaya dialog untuk mempercepat pembangunan di Indonesia Timur itu. Upaya yang dilakukan mulai dari pendekatan sosial, keagamaan, hingga pendidikan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

otonomi daerah pemekaran daerah wapres ma'ruf amin
Editor : Stefanus Arief Setiaji
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top